Quo Vadis Demokrasi

Oleh: Mahendra Kusuma, SH, MH.
Dosen PNSD LLDIKTI Wilayah II Dpk Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

MENURUT Koento Wibisono, membahas demokrasi berarti menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual.

Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafat semenjak zaman Yunani Kuno, dan telah diterapkan di polish Athena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan di mana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan obyeknya.

Aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk menerapkannya.

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

Sesudah Perang Dunia II kita melihat bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut sebuah penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, maka “mungkin” untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.

Demokrasi dapat diibaratkan bagai “obat mujarab” untuk menyembuhkan berbagai persoalan dalam konteks relasi negara dan masyarakat baik dalam konteks persoalan melakukan kontrol terhadap kekuasaan, kebebasan berpartisipasi dan bersuara (demokrasi politik) dan juga dapat mengatasi masalah ketidakadilan (demokrasi ekonomi).

Namun ibarat obat, selain mempunyai dampak penyembuhan juga dapat berdampak mematikan jika tidak sesuai takarannya alias over dosis. Justru akan mengakibatkan gagalnya proses penyembuhan dan demokrasi yang ada malah menjadi demokrasi yang mengarah kepada kekerasan, anarkisme, radikalisme, dan akhirnya justru menjadikan demokratisasi yang telah berjalan akan mengalami kelumpuhan permanen atau bahkan kematian dari demokrasi itu sendiri.

Hampir tidak pernah diantisipasi bahwa demokrasi politik juga memiliki paradoks pada dirinya sendiri. Di satu pihak, demokrasi politik memberi ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan dan identitas politik berdasarkan asal usul serta basis primordial untuk mengaktualisasikan diri.

Di pihak lain, ruang ekspresi tersebut bisa pula menjadi ancaman bagi demokrasi dan keutuhan bangsa jika melampaui proporsinya.

Apalagi jika pada saat yang sama negara tidak memiliki cetak biru atau koridor yang jelas untuk mengelola ekspresi kebebasan, ataupun karena negara gagal menerjemahkan dan menyelesaikannya secara adil dan cerdas (Syamsuddin Haris, 2014).
Demokrasi adalah pedang bermata dua.

Satu sisi matanya bisa dipakai menciptakan kemakmuran dan perdamaian dengan segala aturan hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sementara kalau tidak hati-hati, sisi mata satunya dapat memancing munculnya kekerasan, anarkisme dan radikalisme.

Hal ini dipertegas oleh Samuel Huntington dalam teorinya gelombang balik demokrasi. Dalam istilah Huntington, demokrasi yang salah urus bisa menimbulkan gelombang balik demokrasi sebagai akibat suasana atau kondisi sosial politik yang tidak terkendali (Ruslam Ismail Mage, 2009).

Demokrasi telah banyak meninggalkan noda darah, karena melalui darah, Amerika Serikat mampu menunjukkan bahwa ia adalah negara yang mampu memberi donor pada negara-negara yang telah bersimbah darah.

Dalam politik demokrasi, hal ini dikenal dengan the dark-side of democracy (sisi gelap demokrasi). Melalui proses yang demokratis, akan terjadi transformasi kedaulatan menjadi kewenangan.