Langkah Politik Nasrun Umar Jelang Pensiun dari PNS : Tiap Orang Punya Cita-cita

Bagindo mengungkapkan bahwa jabatan Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, terbuka bagi siapa saja, sesuai dengan UU NO 10 Thn 2016. 

Termasuk juga bagi HNU. Persepsi publik selama ini, beliau pernah dengan serius melirik untuk menjadi Bakal Calon Walikota Palembang yang akan bertarung dalam Pilkada serentak November 2024, tetapi tatkala menjadi menjabat Pj Bupati Kabupaten Muaraenim, terkesan beralih hasratnya untuk menjadi Bupati Muaraenim. 

"Mungkin saja, disebabkan telah mengenal kultur dan personal para unsur pemerintahan disana, serta karateristik juga sistem sosial kemasyarakatan diWilayah itu, maka bisa  dimaklumi, bila HNU "pindah kelain hati" untuk mencoba peruntungan melalui pilbup nanti," kata Bagindo. 

Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Bagindo yang mantan Ketua IKA Fisip Unsri ini mengatakan bukankah pemerintahan Kabupaten dan Kota, setara dalam struktur pemerintahan daerah yang Otonom.

Apalagi di sisi lain, sumber daya ekonomi di Kabupaten Muaraenim lebih potensial ketimbang Kota Palembang, sepertinya beliau telah memahami kondisi itu.

Begitu pula, beberapa waktu terakhir, publik dan Daerah Muaraenim, tak sedikit kasus hukum yang menerpa para pejabatnya, baik dari unsur eksekutif serta legislatif.

Dampak pisikologinya, para tokoh masyarakat maupun pemerintahan mengalami "trauma politik massif" untuk berkeinginan berkontestasi politik, terkhusus dalam Pilkada di sana. 

"Asumsi sementara saya, PilBup Kabupaten Muaraenim 2024 nanti, akan mengalami 'Krisis Paslon". Dan ini juga "cermat dibaca" oleh HNU.

Artinya H.Nasrun Umar akan dengan mudah lolos jadi Paslon Bupati, dan kelak juga akan "gampang menang" dalam Pilkada di kabupaten yang memiliki APBD sekitar Rp 2, 6 T," ujar Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya Sumsel. 

Bagindo menyebut, sepanjang Nasrun yang juga dikenal sebagai mantan Ketua Harian KONI Sumsel dan juga mantan Manajer Tim Sriwijaya FC konsisten dan intens berkomunikasi dengan beragam elite politik, tokoh masyarakat dan pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Muaraenim.

Bila tidak mampu melakukan itu, maka HNU mustahil menggapai semua itu.