LINK dan Cara Cek Status Penerima BSU Rp 1 Juta Bagi Pekerja Segera Cair April 2022

Pemerintah akan kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi Rp1 juta untuk 2022.

Kompas.com/ Totok Wijayanto
Ilustrasi BSU akan dibagikan April 2022 

SRIPOKU.COM - Pemerintah akan kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi Rp1 juta untuk 2022.

Untuk program ini, dana yang digelontorkan pemerintah mencapat Rp8,8 triliun.

Sementaara sasaran program BSU Rp1 Juta adalah para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulanya.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (12/4/2022).

"Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," ungkap Airlangga.

Pemerintah juga berencana memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima untuk usaha mikro non penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

"Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp 600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima)," ujarnya.

Disalurkan April 2022

Ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa, 5 April 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengungkapkan, BSU ini masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.

Namun ia memastikan, BSU akan mulai disalurkan pada April 2022.

“Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022). Ini kan arahnya baru kemarin, jadi kita akan segera melakukan koordinasi terkait dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi yang ada. Terutama terkait dengan keuangan negara,” kata Anwar dikutip dari Kompas.com, Rabu, 6 April 2022.

Saat ini pihaknya juga tengah mengejar terselesaikannya aturan dan mekanisme terkait pencairan BSU tersebut.

Program itu akan dilakukan melalui mekanisme atau skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anwar mengatakan, Kemenaker juga saat ini tengah disibukkan dengan pembahasan terkait dengan berbagai macam kebijakan yang harus segera diputuskan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), BSU, dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved