BEM UI Beri Nilai E 'Dropout' untuk Mahfud MD hingga Luhut, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Sudah dua tahun berlalu sejak Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik, tetapi masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan
lihat foto
SRIPOKU.COM - Enam menteri Kabinet Indonesi Maju bentukan Joko Widodo mendapat lapor merah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Rapor merah tersebut diberikan dalam rangka mengevaluasi kinerja dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Rapor merah terpaksa diberikan, mengingat masih ada permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Adapun keenam menteri yang mendapatkan nilai merah dari BEM UI adalah Mahdud MD, Yasonna Laoly, Siti Nurbaya, Luhut Binsar Pandjaitan, Nadiem Makarim dan Budi Gunadi Sadikin.
"Sudah dua tahun berlalu sejak Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik, tetapi masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf," tulis BEM UI melalui akun Twitter, @BEMUI_Official, Kamis (21/10/2021).
Sektor yang dimaksud meliputi pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, HAM, pendidikan, dan penanganan pandemi Covid-19.
Dikutip dari Kompas.tv, berikut evaluasi dari enam menteri Jokowi
1. Mahfud MD
Nama pertama yang diberi nilai jelek oleh BEM UI adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Tidak tanggung-tanggung, Mahfud MD mendapatkan nilai E (dropout).
Mahfud dinilai gagal memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.
BEM UI menilai Mahfud juga gagal dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menteri kedua yang mendapatkan nilai E yakni Yasonna Laoly.
Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dinilai perlu dicopot dari jabatannya.
BEM UI menilai Yasonna telah gagal dalam memberi jaminan perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi serta tidak mampu melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
3. Siti Nurbaya
Menteri ketiga yang menerima nilai E dari BEM UI yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Gagalnya mengatasi degradasi lingkungan yang membuat Siti Nurbaya menerima nilai E.
"Permasalahan lainnya dapat ditemukan dalam bidang lingkungan hidup. Janji Jokowi-Maruf dalam masa kampanyenya untuk mewujudkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup, malah bertolak belakang ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) beserta peraturan turunannya yang disahkan," tulis BEM UI dalam keterangan tertulisnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu masuk dalam daftar enam menteri dengan rapor merah.
BEM UI memberi Luhut nilai D (remedial) karena gagal dalam mengoordinasikan kementerian di bawahnya.
Luhut dinilai gagal mengoordinasikan kementerian di bawahnya dalam aspek pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
BEM UI lagi-lagi menyoroti langkah pemerintah yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja dan merevisi UU tentang Mineral dan Batubara.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diberikan nilai E karena gagal dalam memenuhi mimbar akademik di lingkungan kampus.
Kata BEM UI, pemerintah selalu lamban dalam menanggapi serangan terhadap kebebasan akademik yang semakin merata di kampus-kampus seluruh Indonesia.
Menurut BEM UI, bidang pendidikan pun tidak luput menjadi sektor bermasalah selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Padahal, kata mereka, Jokowi dengan terang menjanjikan dukungan pendidikan dalam pidato pertamanya.
Pada Hari Pendidikan Nasional 2021, Jokowi bersama Nadiem Makarim juga mengutip bahwa pendidikan harus memiliki tujuan memerdekakan kehidupan bangsa.
Nyatanya, ucapan tersebut bertolak belakang dengan realitas yang terjadi bila melihat absennya pemerintah menanggapi serangan terhadap kebebasan akademik yang semakin marak dalam dua tahun ke belakang.
"Serangan-serangan ini berupa penjatuhan sanksi akademik (drop out atau skors), kriminalisasi, pembubaran diskusi mahasiswa, ancaman atau intimidasi, dan bentuk represi lainnya, seperti penghimbauan untuk tidak mengikuti demonstrasi," terang BEM UI.
6. Budi Gunadi Sadikin
Terakhir dalam daftar tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendapat nilai D.
Budi dinilai belum optimal menanggulangi pandemi Covid-19 terutama ketika terjadi lonjakan kasus.
BEM UI meminta agar Budi memperbaiki kinerjanya guna menghadapi potensi gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun mendatang.
