Breaking News:

Bagaimana Nasib Partai Golkar Sumsel Pasca Alex Noerdin dan Dodi Reza Ditahan, Ini Kata Pengamat

Meski begitu Adryan berharap ketua DPD Golkar Sumsel nanti tidak harus mereka yang saat ini memimpin atau jadi kepala daerah.

Editor: Welly Hadinata
Kolase Sripoku.com
Alex Noerdin dan Dodi Reza Alex 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ditahan dan ditetapkan tersangka Ketua DPD I Golkar Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin oleh KPK, karena terlibat kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) jelas menjadi suatu keprihatinan bagi partai Golkar di Sumsel kedepan, apalagi partainya ini akan berulang tahun ke 57 pada 20 Oktober mendatang.

Pasalnya, selain Dodi, penegak hukum di Indonesia juga telah menetapkan tersangka dan menahan tokoh Golkar Sumsel selama ini yang belum genap sebulan.

Tokoh itu tidak lain adalah ayah dari Dodi Reza, Alex Noerdin (mantan Gubernur dan mantan ketua Golkar Sumsel) atas dugaan kasus korupsi gas di PDPDE dan proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. 

"Jelas, ini menjadi suatu keprihatinan dan jadi catatannya yang bersejarah, diusia partai Golkar ke 57 pada 20 Oktober nanti, akan jadi kado refleksi kepada Golkar Sumsel untuk berbenah, dalam menentukan figur ketua atau figur- figur politiknya kedepan," kata pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Adryan Saftawan, pasca dua pentolan Golkar Sumsel tersandung korupsi, Senin (18/10/2021).

Dijelaskan Adryan, dengan banyaknya kepala daerah atau mantan yang terjerat korupsi, menjadikan bangsa Indonesia tertinggal dengan negara lainnya, yang dimana negara lain tidak memikirkan lagu materi tetapi lebih cara membangun bangsanya lebih baik.

"Ini sudah era hati nurani pemerintah, kita itu dalam arti ilmu sudah tertinggal, orang sudah berbicara hati nurani dan membangun bangsa, tapi kita masih berbicara pada sasaran materi. Ini menunjukkan peradaban bangsa kita ini masih tertinggal dari bangsa lainnya dan itu faktanya," tuturnya.

Dimana dari catatannya, sejak awal Februari hingga Oktober 2021 ini, sudah ada sekitar 5 hingga 6 kepala daerah di Indonesia yang ditangkat penegak hukum, mulai dari Bupati Probolinggo, Kutai Timur hingga Muba. Dimana, ini sangat berkaitan dengan Pilkada. 

"Sesuai fakta, ada hitungannya kepala daerah dimana cost politik berhubungan langsung dengan kepala daerah, jadi tidak bisa dibohongi lagi, perhitungan bahwa money politik sangat berkaitan dengan sistem pelaksanaan Pilkada di Indonesia, dengan kata lain sudah melekat," bebernya.

Selain itu diungkapkan Adryan, diperlukan juga refleksi sitem pemilu Indonesia saat ini, karena orang- orang yang ditangkap baik OTT atau tidak oleh penegak hukum merupakan kepala daerah, yang dari sisi ekonomi sudah berkecukapan dalam hal materi.

"Jadi mereka bukan tidak beruang, tapi tetap terlibat dalam transaksi uang, sehingga berhubungan dengan moral dan integritas kepemimpinan," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved