Breaking News:

Berita Palembang

Supaya Tiap Tahun Bisa Dianggarkan Insentif Guru Honorer, DPRD Sumsel Minta Fatwa ke Dirjen GTK

"Tahun depan direncanakan kita naikan dua kali lipat," kata pria yang disapa MSP ini, Jumat (8/10/2021).

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
handout
DPRD Sumsel menemui Dirjen GTK untuk meminta fatwa tertulis supaya bisa menganggarkan insentif guru honorer setiap tahunya, Jumat (8/10/2021) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) sedang mengusahakan untuk menganggarkan kembali insentif guru honorer SMA/SMK di Sumsel.

Komisi V DPRD Sumsel mengusulkan untuk menaikkan dua kali lipat anggaran insentif yang bernama bantuan tambahan belajar daring pada 2022.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengungkapkan, tahun 2021 pihaknya menganggarkan sebesar Rp 21 miliar untuk insentif guru honorer.

Dengan anggaran sebesar itu bisa memberikan insentif untuk 9 ribu guru honorer dan tenaga kependidikan di Sumsel.

"Tahun depan direncanakan kita naikan dua kali lipat," kata pria yang disapa MSP ini, Jumat (8/10/2021).

Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya bersama Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi, Diknas Sumsel mendatangi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk meminta Fatwa tertulis agar insentif Ini tiap tahun bisa terus dianggarkan.

Sehingga kata Syaiful, walaupun dirinya dan teman-teman lainya tidak diamanahkan lagi d DPRD Sumsel, bisa menjadi program rutin pemerintah Provinsi Sumsel setiap tahunnya.

"Semoga bisa menjadi amal jariyah kami," kata dia.

Dalam pertemuan bersama perwakilan dari Ditjen GTK yaitu bapak Rohimat telah disampaikan penjelasan maksud dan penafsiran terhadap Pasal 59 ayat 3 (tiga) pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan guru pengganti jika terjadi kekosongan guru di sekolah tanpa harus melihat jenis daerah khusus/bukan dan tanpa melihat status kepegawaiannya apakah ASN / bukan ASN, sehingga proses pembelajaran dapat terus berkelanjutan.

Langsung Cair Rp 2 Juta, Insentif Guru Madrasah Bukan PNS, Ini Kriteria Guru yang Menerima

Pada saat itu ditegaskan bahwa Surat Penugasan terhadap Guru bukan ASN di sekolah negeri sebagai guru pengganti boleh dibuatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada guru bukan ASN untuk mendapatkan NUPTK atau membutuhkan sebagai syarat mengikuti PPG.

Sedangkan untuk Guru bukan ASN di sekolah negeri yang telah memiliki Sertifikat Pendidik maka dapat dibuatkan surat penugasan oleh Kepala Daerah sehingga bisa diusulkan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru / Dana Sertifikasi.

Selain Guru bukan ASN tentunya untuk Tenaga Kependidikan bukan ASN seperti Operator Sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Laboran, dan lain-lain juga dapat dirujuk dengan ketentuan yang sama untuk mendapatkan Surat Penugasan Kepala Dinas.

Dengan adanya legalitas status PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bukan ASN berupa surat penugasan dari Kepala Daerah / Kepala Dinas tersebut maka dibolehkan kepada PTK bukan ASN tersebut untuk diberikan insentif atau bentuk tunjangan lainnya dan pemberian honor atau gaji secara resmi melalui transfer ke rekening PTK bukan ASN dengan besaran yang lebih layak dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Alhamdulillah Jumat Berkah, Insentif Guru Honorer SMA-SMK se Sumsel Cair

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved