Diduga Tidak Sesuai RAB, Anggota Dewan Minta Bongkar Proyek Jembatan

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM - Anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Gerindra Ponira, meminta proyek pembangunan jembatan pipa besi di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 untuk dibongkar.

Pasalnya, proyek senilai sekitar Rp 311 juta lebih Tahun Anggaran 2021 tersebut diduga tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan harapan masyarakat Desa Gumay, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Rabu (29/9/2021).

Menurut Ponirah, dirinya mendapat informasi dari masyarakat bahwa proyek jembatan di Desa Gumay diduga dikerjakan asal-asal dan tidak sesuai RAB. Kemudian dirinya mengecek langsung ke lapangan, dan ternyata informasi tersebut mendekati kebenaran.

Dan dari hasil pengamatannya dan informasi yang didapat proyek tersebut untuk perlu dikaji ulang dan bila perlu dibongkar karena tidak sesuai harapan masyarakat.

“Dari aspirasi masyarakat, minta jembatan penghubung telah kita perjuangkan, namun realisasinya tidak sesuai harapan," tegasnya.

Dikatakan Ponira, bahwa awal usulan proyek sebetulnya panjang jambatan 100 meter dan disepakati menjadi 70 meter, namun fakta dilokasi menjadi 60 meter.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Begitupun lebar jembatan usulan 2 meter saat kita ukur menjadi 1,5  meter dan sambungan pengelasan eletkroda tidak rapi serta lantai plat jembatan tidak menggunakan Plat Bordes.

Kemudian, papan proyek juga tidak transparan. Karena tidak ada papan proyek, kades setempat sempat menanyakannya. Begitupun ketika ditanyakan RAB nya juga tidak diberikan sebab pekerjaan tersebut tidak sesuai harapan. Dimana,  fungsi PPK harusnya titik 0 terlebih dahulu.

"Kalau hasilnya seperti ini hasilnya mubazir. Uang rakyat harusnya memberi manfaat besar untuk rakyat. Bagaimana masyarakat mau naik jembatan kalau dari ujung sampai pangkal jembatannya buntung. Harusnya PUPR dan kontraktornya mikir dan koordinasi sebelum bekerja,” tandas Ponira dengan nada tinggi. 

Untuk itu, dirinya meminta Dinas PUPR untuk segera turun kelapangan mengecek kondisi proyek jembatan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Apalagi, anggaran untuk proyek ini tidak sedikit tapi hasilnya mengecewakan dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melakukan penundaan pembayaran kepada pelaksana proyek tersebut, sebelum ada perbaikan maupun pengkajian lebih lanjut.

“Jangan asal bangun dan cepat dibayar tanpa melihat kualitas serta kondisi jembatan yang tidak sesuai RAB. Dan kami sebagai wakil rakyat menampung aspirasi rakyat meminta pihak terkait untuk turun dan cek ulang proyek jembatan ini. Selain itu permasalahan ini akan saya sampaikan dan berkoordinasi dengan Komisi II,” pungkasnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi ke Kepala PUPR Muara Enim H Hermin Eko Purwanto ST melalui Sekretaris PUPR Muara Enim Ilham Yaholi, bahwa pihaknya belum tahu informasinya, namun akan  cross chek dan cari tahu informasinya. Jika dilapangan terbukti menyalahi RAB dan sebagainya tentu kontraktor harus segera di perbaiki sesuai RAB.(ari)

Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini: