Daftar 5 Fraksi DPRD DKI yang Tolak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Soal Formula E
"Tidak pastinya, karena kita kan memilih tidak interpelasi dari awal pun Gerindra sudah bersikap tidak memilih ikut
lihat foto
SRIPOKU.COM - Lima fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak untuk menghadiri sidang Paripurna membahas Interpelasi Formula E.
Sidang paripurna tersebut dijadwalkan pada Selasa (28/9/2021).
Lima fraksi itu adalah Golkar, PAN, Nasdem, Gerindra dan PKS.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani, mengatakan tidak akan menghadiri agenda paripurna karena sejak sebelumnya sudah menyatakan sikap tidak interpelasi.
"Tidak pastinya, karena kita kan memilih tidak interpelasi dari awal pun Gerindra sudah bersikap tidak memilih ikut dalam interpelasi karena itu konsisten sampai akhir," kata Rani melalui pesan singkat, Senin (27/9/2021).
Dihubungi secara terpisah, Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, juga mengatakan tidak menghadiri rapat paripurna interpelasi besok.
"Untuk interpelasi sementara ini kami tidak akan hadiri karena terlalu cepat," kata Jupiter saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Sikap yang sama dinyatakan oleh Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto.
"Iya kan kalau dari PAN memang dari awal kami memang tidak ikut interpelasi, tidak ikut mendukung, tidak ikut interpelasi. Nanti kita lihat, undangan sampai sekarang belum ada. Kalau sikap ya jelas lah kami memang tidak ikut interpelasi. Sampai sekarang belum ada undangan," ujar ketua fraksi PAN, Bambang Kusumanto.
Sementara itu, penasehat fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, juga turut menyatakan tidak akan hadir.
"Saya mengatakan nggak akan hadir," ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
Dalam penjelasannya, Suhaimi mengatakan, prosedur pembahasan interpelasi di badan musyawarah pagi tadi, Senin (27/9), tidak sesaui prosedur.
"Pertama, itu kan di bamus (badan musrawayah) ya. Di bamus itu tidak ada agenda itu. Jadi tidak ada agenda, kan surat undangan di bamus selalu pimpinan sebagai wakil kolektif kolegial itu kan selalu paraf, ketika kita paraf kita melihat agendanya, itu nggak ada agenda interpelasi di bamusnya itu," ujarnya.
Menurutnya, cara tersebut menelikung karena tidak tertera di agenda undangan badan musyawarah. Ketua fraksi Golkar, Basri Baco, mengatakan hal serupa.
"Jadi pengagendaan paripurna interpelasi besok itu menurut Golkar adalah ilegal dan tidak sesuai ketentuan dan tatib yang berlaku," kata Basri Baco saat dihubungi melalui telepon.
