Elpiji 3 Kg Langka Harga Lampaui HET , Pemkot Lubuklinggau Rapat Undang Pihak Pertamina

Sekda Kota Lubuklinggau menggelar rapat koordinasi membahas kelangkaan gas elpiji 3 kg. Dalam rapat itu mengundang pihak pertamina

Tayang:
Editor: Azwir Ahmad
ho/sripoku.com
Pemkot Lubuklinggau menggelar rapat bersama dengan memanggil Pertamina membahas masalah kelangkaan Elpiji 3 Kg, Senin (30/9/2021). 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami kelangkaan.

Akibat kelangkaan itu, gas untuk asyarakat miskin ini harganya melambung tinggi, bahkanini di pasaran menyentuh Rp 30 ribu per tabung.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani bersama Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Kgs Efendi Ferry dan Kadisdagrin, H Surya Darma menggelar rapat koordinasi mengenai ketersediaan dan distribusi gas subsidi, Senin (20/9/2021).

Dalam rapat tersebut, Rahman mengatakan akhir- akhir ini terjadi kelangkaan gas di kalangan masyarakat, padahal dilihat dari stoknya, gas elpiji tersebut masih tersedia.

Menurutnya, gas merupakan suatu kebutuhan, tak hanya masyarakat miskin tapi juga seluruh kalangan. 

"Jangan sampai isu kelangkaan terus berkembang sehingga menimbulkan pemikiran negatif di kalangan masyarakat dan muaranya terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan sinergitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kadisdagrin, H Surya Darma mengemukakan tugas Disdagrin adalah melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, termasuk barang subsidi.

Dari informasi yang beredar, di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan Lubuklinggau Utara II telah terjadi kelangkaan dan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) hingga mencapai Rp 30 ribu.

Sedangkan data dari Pertamina pusat ada 190.000 tabung gas  yang didistribusikan untuk September sementara penggunaan gas setiap bulan 120.000 tabung. Artinya  ada sekitar 50 ribu tabung yang mengalami los.

Banyak gas dibeli orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, pangkalan harus mendata setiap orang yang membeli agar bisa diketahui orang itu mampu atau tidak.

Surya Darma mensinyalir kemungkinan besar tabung gas tersebut beredar ke kabupaten tetangga.  Setiap kelurahan harus memiliki pangkalan dan data orang miskin, sehingga kelangkaan bisa diantisipasi.

Sedangkan Sales Branch Manager Pertamina, Ahad Jabbar  menyampaikan tahap penyaluran pertama dilakukan dari SPBE ke empat agen dan sesuai kuota BPH Migas. SPBE membawahi gas menggunakan mobil agen yang dibawa ke pangkalan.

Mobil agen mempunyai pelang agen. Apabila melihat ada mobil yang membawa gas tidak mempunyai pelang agen harus ditindak karena melanggar dan disidak secara langsung.

Nanti akan didata kembali jangan sampai di desa ada dua pangkalan, diharapkan SPBE di daerah tetangga tidak mengambil gas dari daerah sekitarnya.

Untuk menjadi pangkalan dan agen tidak harus menyetor uang atau modal, apabila menggunakan uang pihak agen dan pangkalan akan berusaha untuk mengembalikan modalnya, maka hal ini dapat menimbulkan masalah.

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved