Begini Sikap Walikota Prabumulih Ridho Yahya Soal Kemungkinan APBD yang Kembali Turun, tak Diam Saja

Penulis: Edison

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kota Prabumulih setiap tahun terus mengalami penurunan.

Jika pada tahun-tahun sebelum pandemi mencapai Rp 1,2 triliun pada 2022 diproyeksikan turun bahkan hanya Rp 797 miliar.

Hal itu terungkap ketika Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya, bersama Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri dan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Prabumulih tahun anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE di ruang rapat Banggar DPRD Kota Prabumulih.

Dalam rapat itu diketahui Pendapatan APBD Prabumulih tahun 2022 mendatang sebesar Rp797 miliar. Jumlah tersebut turun sekitar 12 persen sampai 15 persen dibandingkat tahun 2021 yang hanya sebesar Rp 890 milar.

"Proyeksi pendapatan APBD Prabumulih dalam KUA PPAS disampaikan turun lantaran berkurangnya transferan Dana Alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat, penurunannya sekitar 12 sampai 15 persen," ungkap Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE ketika diwawancarai belum lama ini.

• Nongkrong di Pinggir Rel Kereta Api, Warga Prabumulih Ini Diciduk Petugas: Lebaran di Penjara

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menduga penurunan tersebut disebabkan pemerintah pusat mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh daerah di Indonesia.

"Dengan menurunnya proyeksi APBD ini maka kami mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan," ujarnya.

Namun Palo juga meminta meski harus meningkatkan PAD, pemerintah juga diimbau agar tidak menyasar pedagang kecil yang sudah susah malah dibebani lagi.

"Mereka sudah susah selama pandemi ini malah dibebani lagi dengan masalah retribusi dan pajak, tentu tidak benar juga," bebernya.

Lebih lanjut suami Hj Rusni ini menuturkan, pemerintah harus bisa menarik dana dana masuk baik dari APBN maupun lainnya sehingga pembangunan di kota Prabumulih tetap dapat berjalan meski dana APBD kecil.

"Tentu kita juga harus berhemat, kegiatan tidak penting akan kita kurangi. Kita lebih mengutamakan pemulihan ekonomi masyarakat, acara yang bersifat seremonial akan kita kurangi," tegasnya.

Palo menambahkan, meski pihaknya telah menerima KUA PPAS namun belum dapat melakukan pembahasan lantaran sampai saat ini Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 belum keluar.

"Jadi kita masih menunggu itu (Permendagri-red) keluar baru akan melakukan pembahasan," tambahnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan meskipun anggaran tahun depan kembali turun namun pihaknya tidak akan berpangku tangan saja.