Breaking News:

GEMPPI Sumatera Selatan Ajak Pemuda Kawal Kedaulatan Energi Nasional, Jangan Dikuasai Mafia

"Kontrol dan peran negara sangat dibutuhkan untuk memproteksi Pertamina dari “mafia migas yang semakin masif” dalam mekanisme pasar kapitalisme,"

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/hartati
Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Energi (GEMPPI) Sumatera Selatan menggelar diskusi membahas upaya menjaga kedaulatan energi yang digelar di Social Market Palembang, Sabtu (12/6/2021). 

SRIPOKU. COM, PALEMBANG - Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Energi (GEMPPI) Sumatera Selatan menilai memberikan kontribusi mengawal kedaulatan energi dengan berkontribusi memberikan pencerahan khususnya kaitan dengan energi baik itu gas minyak bumi dan energi terbarukan karena Sumatera Selatan adalah lumbung energi.

Ketum PB GEMPPI Sumatera Selatan, H Donny Meilano Amir SHI MSy, mengatakan sebagai pemuda harus ikut memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Bumi Sriwijaya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat Sumatera Selatan.

"GEMPPI akan ikut mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap sumber daya alam untuk kepentingan rakyat Indonesia  khususnya terkait kedaulatan energi, " ujarnya disela diskusi publik, Sabtu (12/6/2021).

Parsidi Dibunuh Secara Keji di Muaraenim, Warga Desa Karang Rejo Muba Minta Pelaku Dihukum Mati

Donny mengatakan, kedaulatan energi di tanah air masih dipertanyakan karena negara yang yang besar terdiri dari kepulauan memiliki sumber daya alam yang berlimpah tapi hanya dinikmati sekelompok elit dan oligarki.

"Jangan sampai hal ini terjadi jadi harus kita kawal jangan sampai Pertamina diperlakukan seperti perusahaan swasta," ujarnya.

Dia mengatakan pembentukan holding dan subholding dilakukan tergesa-gesa di tengah triple shock yang sedang melanda PT Pertamina (Persero), yakni karena melemahnya harga minyak dunia, tingginya nilai tukar dollar dan pandemik global Covid-19. Dimana menyebabkan penurunan volume produksi dan penjualan produk Pertamina.

Sementara itu rencana privatisasi anak perusahaan Subholding melalui Initial Public Offering (IPO) akan mengancam kedaulatan energi nasional.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, maka seluruh aset PT Pertamina (Persero) harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. 

SESAAT LAGI Link Live Streaming Wales vs Swiss di Euro 2020, Berikut Cara Nonton Mola TV Gratis

Dia mengatakan tidak dipungkiri berbagai upaya dan cara membenahi Pertamina agar lebih maju sebenarnya sah saja, namun penguasaan negara dan hak konstitusi rakyat terhadap BUMN sesuai Pasal 33 sebab secara historis, Pertamina adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia.

Karena itu, lepas dari pembentukan holding dan subholding pemerintah seharusnya tidak memperlakukan Pertamina selayaknya perusahaan swasta.

"Kontrol dan peran negara sangat dibutuhkan untuk memproteksi Pertamina dari “mafia migas yang semakin masif” dalam mekanisme pasar kapitalisme," tutup Donny.

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved