Breaking News:

Wakil Ketua I DPRD Musirawas: Eksekutif Agar Hati-hati Penggeseran Anggaran Harus Ada Payung Hukum

Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas Firdaus Cek Olah mengingatkan pihak eksekutif untuk berhati-hati dalam menggeser anggaran, harus siapkan payung hukum

sripoku.com/a farozi
Firdaus Cek Olah, Waka I DPRD Musi Rawas 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas Firdaus Cek Olah mengingatkan pihak eksekutif agar hati-hati dalam melakukan pergeseran anggaran.

Terutama menyangkut anggaran yang tidak termasuk dalam APBD induk tahun 2021. Seperti pergeseran anggaran untuk program santunan kematian dan program bantuan rumah tahfidz.

"APBD induk 2021 sudah berjalan, tidak ada pembahasan mengenai program santunan kematian dan bantuan rumah tahfidz. Artinya perlu melakukan pergeseran anggaran pada APBD perubahan. Harus ada landasan payung hukum dan kesediaan anggaran,” kata Firdaus Cek Olah, Kamis (10/6/2021).

Dikatakan, kebijakan pemerintah daerah (eksekutif) melakukan pergeseran anggaran diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan.

Pihak eksekutif memang bisa menginterpretasikan dan melakukan pergeseran anggaran kegiatan bahkan tanpa persetujuan DPRD.

Namun harus memenuhi persyaratan yang diatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dan dia mengingatkan, perlu mengedepankan sikap kehati-hatian dalam melakukan pergeseran anggaran tersebut. 

Menurutnya, pergeseran anggaran sangat mungkin terjadi pada tahun pertama kepemimpinan Bupati-Wabup Musi Rawas Hj Ratna Mahmud – Hj Suwarti.

Diantaranya untuk merealisasikan program prioritas sesuai dengan janji-janji politik saat kampanye.

Terutama program santunan kematian dan bantuan rumah tahfidz yang telah dilaunching beberapa bulan lalu.

"Hal ini telah diingatkan Fraksi Golkar saat memberikan pandangan umum atas penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020," ujar Firdaus Cek Olah yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.

Dilanjutkan, pada intinya Fraksi Golkar mendukung bupati dan wakil bupati dalam merealisasikan program prioritas sesuai dengan janji-janji kampanye.

Namun Fraksi Golkar mengingatkan bahwa dalam setiap program harus mempunyai landasan payung hukum dan ketersediaan anggaran. Selain itu, perlu pula menciptakan sepahaman antara eksekutif dan legislatif.

Ditambahkan, saat ini pemerintah daerah tengah mempersiapkan untuk merubah APBD melaui mekanisme APBD Perubahan. Sebelum memasuki tahapan perubahan APBD, haruslah melalui tahapan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 (vide pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), setelah itu memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.

Selanjutnya pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jeinsi belanja. Lalu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat; dan keadaan luar biasa. (ahmad farozi)

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Azwir Ahmad
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved