Breaking News:

Berita Palembang

Pegiat Sosial Media Palembang Setuju Adanya RUU KUHP Prank, Ancaman Penjara dan Denda Rp 10 Juta

Para pegiat Media Sosial (Medsos) di Palembang setuju dengan adanya  ancaman pidana dan denda Rp 10 juta bagi pelaku prank

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Welly Hadinata
ISTIMEWA
Ilustrasi 

Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Para pegiat Media Sosial (Medsos) di Palembang setuju dengan adanya  ancaman pidana dan denda Rp 10 juta bagi pelaku prank sebagaimana tertuang dalam Pasal 335 RUU KUHP.

Di dalam RUU KUHP dijelaskan,  setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dalam Pasal 79 ayat 1 RUU KUHP disebutkan, ancaman denda kategori II maksimal Rp10 juta.

Kerick Herlianto, pegiat media sosial instagram mengaku sepakat dengan aturan tersebut.  Undang-undang (UU) ini bagus sebagai pembatas untuk kreator berkreativitas, agar bisa membuat konten yang tidak merugikan orang lain.

Apabila tidak ada pembatasan melalui UU ini, mungkin para konten kreator bisa membuat konten yang berlebihan dan bisa merugikan orang lain. 

"Kita tahu sendiri kontren prank selama ini bagaimana. Jadi, UU ini bisa jadi sekat atau pembatas kreator agar tidak bablas berkreasi yang dapat merugikan orang lain," katanya, Selasa (8/6/2021).

Dijelaskan founder akun isntagram @palembangkulukilir ini, tidak sedikit video prank atau lelucon sering kali membuat bahaya si korban yang terkena prank. Salah satu contoh prank yang sempat viral di Palembang adalh prank daging kurban yang berisikan sampah pada tahun lalu. 

Imbas dari aksi prank sampah Youtuber asal Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) Edo Putra di channel Youtube Edo Putra Official, berujung pada penangkapan oleh anggota kepolisian.

"Kalau ada UU ini pasti kreator akan berpikir, mereka tidak bisa sembarangan lagi mengerjai orang demi sebuah konten," tegasnya. 

Pegiat sosial media lainnya,  M Reforman juga menegaskan setuju dengan adanya UU ini. Namun terkadang Prank juga menjadi sebuah hiburan atau sosial eksperimen.

Contohnya, gombalan ke orang yang di prank hingga membuat mereka tertawa ataupun prank memberi hadiah berupa uang atau barang yang bermanfaat untuk orang tersebut.

"Kreativitas kreator tidak selalu di konten prank, banyak hal lain yang lebih bermanfaat untuk dijadikan kontennya," jelas youtuber gaming ini. 

Owner Cafe Kopi Eksis ini juga menyarankan kepada konten kreator yang membuat konten prank wajib meminta izin kepada target pranknya sebelum menguploadnya ke sosial media. Jika targetnya menolak dan Konten Kreator tersebut tetap mengupload videonya ke sosmed, baru UU itu berlaku.

"Kebanyakan yang tanpa izin recors lalu membagikan ke medsos,  nah ini sudah jelas salah. Kreativitas itu bisa dengan konten menghibur, tak melulu soal prank," tuturnya. 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved