Dahulukan Membayar Hutang Proyek Infrastruktur, Pemkot Tunda Pembayaran TPP ASN

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pandemi Covid-19 berdampak pada capaian serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang.

Akibatnya pembayaran untuk pengerjaan proyek infrastruktur yang telah dianggarkan terpaksa menjadi hutang. 

Pemkot Palembang memiliki sejumlah opsi untuk membayar hutang Pemkot sebesar Rp 218 miliar tersebut. Salah satunya, beberapa waktu lalu dilontarkan rencana pemotongan TPP ASN tanpa terkecuali berkisar 30-50 persen. 

Namun, Walikota Palembang, H Harnojoyo menegaskan bahwa rencana itu kemungkinan besar tak direalisasikan. Opsi lain yang lebih dipilih Harnojoyo adalah melakukan penundaan pembayaran TPP ASN Pemkot Palembang. 

"Penundaan ini dimaksudkan untuk lebih mendahulukan pembayaran hutang," katanya, Selasa (27/4/2021).

Saat ini, Pemerintah Kota masih meninjau capaian serapan PAD di Triwulan pertama 2021.

Hasilnya, memang ada perbaikan capaian jika dibandingkan tahun lalu diperiode yang sama. Dimana, realisasinya telah diangka 15 persen bersumber dari perbaikannya setoran pajak daerah seperti restoran dan hotel. 

"Semestinya di triwulan pertama ini bisa 25 persen, tapi tahun ini capaian kita 15 persen itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana peran Camat untuk bisa semakin mengoptimalkan pendapatan tersebut," katanya. 

Bila capaian PAD terus membaik maka bisa saja penundaan pembayaran TPP dibatalkan. "Kita lihat di triwulan berikutnya nanti," ujarnya. 

Sementara itu, Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menambahkan, penundaan pembayaran TPP ASN dilakukan setelah lebaran. Dengan perhitungan penundaan pembayaran TPP untuk tiga bulan. 

"Kalau pendapatan normal kembali maka dibayarkan, namun jika tidak terpaksa kita tunda sebab lebih dahulu untuk pembayaran hutang. Kami juga mempertimbangkan di Bulan Mei kan ada lebaran, jadi setelah lebaran baru dilakukan penundaan bayar," katanya.

Dengan estimasi tersebut, maka bisa dikalkulasi untuk pembayaran hutang mencapai Rp 150 miliar. "Sisanya kita lakukan efisien di tubuh OPD. Mulai dari perjalanan dinas dll yang tak masuk prioritas ditiadakan," tutupnya. (Yak)