Breaking News:

Advertorial

PLN Terima 55 Sertifikat Aset Tanah dalam Rakor Pemberantasan Korupsi Pemda se-Provinsi Jambi

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus penyerahan sertifikasi

SRIPOKU.COM/PLN
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto mewakili untuk menerima 55 sertifikat aset tanah milik PLN UIW S2JB, PLN UIK SBS, PLN UIP SBS, PLN UIPSBT, dan PLN UIP3BS dari Pemerintah Kota Jambi sebagai tambahan pencapaian sertifikasi aset PLN tahun 2021, dimana tercatat kurang lebih 1.045 sertifikat sudah diterima PLN sepanjang tahun 2020 

SRIPOKU.COM, JAMBI - Bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi (21/4/2021) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi yang dihadiri langsung oleh Direktur 1 Koordinasi dan supervisi KPK, Brigjen Pol Didik Agung Wijanarko, Kasatgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah 1, Maruli Tua, Penjabat Gubernur Provinsi Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni MSi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi Ir Dadat Dariatna Msi, Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi, serta para General Manager PLN.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus penyerahan sertifikasi tanah Pemerintah Daerah (Pemda) dan PLN. 

Pada kesempatan tersebut, Hari Nur Cahya Murni selaku Penjabat Gubernur membuka acara dan menyampaikan harapannya agar semua pihak baik KPK, Pemda, Pemrov, ATR/BPN, dan PLN dapat lebih sinergi dalam aksi pencegahan korupsi.

"Kami harap KPK juga tidak bosan melakukan supervisi agar pencegahan korupsi dapat menunjang kinerja kami secara menyeluruh mulai dari tingkat daerah hingga tingkat provinsi," tegas Beliau. 

Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur 1 Koordinasi dan Supervisi KPK menegaskan, bahwa koordinasi merupakan salah satu bagian dari upaya pemberatantasan korupsi yang dilakukan baik kepada aparat penegak hukum serta aparat penyedia layanan publik.

"Saya pribadi mengingatkan, di KPK itu apapun pembicaraanya, ujungnya tetap pemberantasan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan itu dilaksanakan seiring. 

Dalam upaya pemberantasan, kami melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring tentang apa saja yg perlu diubah dari suatu kebijakan yang dilaksanakan manajemen," pungkas Didik. 

Dalam menjalankan usaha ketenagalistrikan yang terus tumbuh dan berkembang, PLN terus membutuhkan tambahan lahan untuk investasi guna melayani kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, luas permukaan bumi tidak akan bertambah dan tanah menjadi komoditi yang diperebutkan banyak pihak.

Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan propreti yang dimiliki, demi masa depan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. 

Halaman
12
Editor: bodok
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved