Berita Muratara
Desa Transmigrasi di Sumsel Ini Mulai Mandiri Tanpa Sentuhan Pemerintah, Ini Lokasi & Kelebihannya
Yatno menyebutkan, Desa Bumi Makmur yang merupakan desa transmigrasi sejak tahun 1986 kini sudah ditetapkan sebagai desa maju.
Yatno menambahkan, dengan ditetapkannya sebagai desa maju maka pembangunan desa dari segala bidang juga harus semakin maju.
Dia mengajak tokoh-tokoh duduk bersama untuk terus menggalakkan swadaya masyarakat, terutama dalam membangun di dusun masing-masing.
"Karena kita sudah ditetapkan sebagai desa maju, jadi semuanya harus maju, baik infrastrukturnya, pendidikannya, maupun ekonomi kerakyatannya," ujar Yatno.
Tokoh masyarakat Desa Bumi Makmur, Anto mengatakan karakteristik desanya memang membangun desa bersama masyarakat.
Itu dibuktikan dengan beberapa pembangunan di desa dilakukan dengan swadaya masyarakat tanpa sentuhan pemerintah.
"Bangun pasar, masjid, mushola, parit, balai desa, pos polisi, itu swadaya masyarakat, gotong-royong, masyarakat sini memang kompak," katanya.
Anto menambahkan diskusi para tokoh dilakukan dengan tujuan agar masyarakat semakin terjalin rasa persatuan membangun desa.
Baca juga: Rampok Berpistol di Muratara Sikat Handphone Pelajar, Pura-pura Simpati Saat Korban Apes
Baca juga: Dualisme Kepengurusan Karang Taruna Muratara;Devi Lantik Depri Apriansyah, Syarif Lantik Sukri Alkap
Dia berharap masyarakat Desa Bumi Makmur tetap kompak dan bersatu sehingga bisa memberi contoh kepada generasi muda.
"Desa ini sudah dibangun orangtua kita terdahulu, dan kekompakan ini harus menular kepada anak-anak kita generasi muda yang akan meneruskan pembangunan kedepannya," ujar Anto.
Kedepannya, kata dia, diskusi masyarakat ini akan rutin dilaksanakan untuk membuat Desa Bumi Makmur menjadi desa yang benar-benar maju.
Karena dampak dari penetapan desa maju, tambah Anto, Dana Desa Bumi Makmur semakin berkurang padahal masih banyak yang belum dibangun.
"Kita kepingin ditetapkannya Desa Bumi Makmur ini sebagai desa maju dalam artian benar-benar maju, bukan hanya secara sertifikasi dari pemerintah pusat saja," katanya.
Untuk diketahui, diskusi duduk bersama ini dihadiri Anggota DPRD Muratara, Joni Ridho Susilo, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan lain-lain.