Breaking News:

Kudeta Partai Demokrat

"DARIPADA Galau Tak Diterima Demokrat," Bursah Zainubi Tawarkan Jabatan Ini ke Moeldoko:'Ayo Ngopi'

Pasca gugatan KLB Demokrat Deli Serdang ditolak Kemenkumham, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko mendapat tawaran baru.

Editor: Wiedarto
tribunnews
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto Kanan : Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pasca gugatan KLB Demokrat Deli Serdang ditolak Kemenkumham, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko mendapat tawaran baru.

Tawaran baru ke Moeldoko, adalah bergabung ke Partai Bintang Reformas yang saat ini dipimpin Ketua Umum PBR, Bursah Zarnubi.

Bila tawaran itu tak diterima, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dianjurkan untuk mendirikan partai baru.

Opsi atas hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi. Zarnubi malah menantang Moeldoko untuk sama-sama melakukan hal ini.

“Saya menantang Pak Moeldoko untuk bergabung bersama kami dan para aktivis muda membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat,” kata Bursah dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis 1 April 2021 dini hari.

Bursah Zarnubi yang juga Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) tersebut, menyambut baik keputusan pemerintah yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bursah Zarnubi mengatakan, keputusan yang tegas dan bijaksana oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut, akan berdampak positif bagi pembangunan demokrasi di Indoneesia.

"Keputusan pemerintah menolak kepengurusan hasil KLB Demokrat harus kita apresiasi. Kita memandang keputusan ini telah berdampak positif dalam menjaga marwah demokrasi di tanah air," kata Bursah.

Untuk diketahui, pada Rabu 31 Maret 2021, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Dengan demikian maka Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH).

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved