Marzuki Alie Sindir Masa Pendukung AHY: Katanya KLB Demokrat di Sibolangit Abal-abal, tapi Kok Panik

"Jangan hanya orang Sumatera saja, atau orang Jawa saja. Gak boleh. Partai itu harus mewarnai. Harus memberikan warna terhadap komposisi rakyat Indonesia, kondisi sosial rakyat Indonesia, agama yang ada di Indonesia.

Itulah yang dibangun di partai politik itu," paparnga.

Ia mencontohkan kalau cuma misalnya dalam kepengurusan itu hanya orang Islam semua, menurutnya itu tidak tepat.

• Lampu Rumah Sakit Diganti Empat Handphone, Operasi Sesar Anak Pertama Usai 12 Tahun Menunggu

"Ada non muslimnya sesuai dengan komposisinya, biar saling menghargai. Memberikan ruang kesempatan yang sama. Jadi tidak sembarangan nyusun kepengurusan itu.

Walaupun nanti akan ada perubahan. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak perubahan," terang Marzuki yang merupakan owner Universitas Indo Global Mandiri.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diyakini akan mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keyakinan itu disampaikan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun.

"Tanpa mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin 100 persen. Tapi kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Jhoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Jhoni mengklaim, KLB Demokrat akan disahkan Kemenkumham karena penyelenggaraannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

• Ramalan Zodiak Karier Besok, Kamis 18 Maret 2021: Cancer Disarankan Mencari Penghasilan Tambahan

Menurutnya, hasil KLB itu merupakan kepentingan para kader yang selama ini hak-haknya dirampas.

"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin, kalau tidak yakin saya tidak akan melakukan itu karena itu bukan untuk kepentingan individu. Ini adalah kepentingan kader Demokrat dari sabang sampai Merauke di mana hak-haknya diamputasi," pungkas Jhoni.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).

• Lampu Rumah Sakit Diganti Empat Handphone, Operasi Sesar Anak Pertama Usai 12 Tahun Menunggu

Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.