Kudeta Partai Demokrat
HASRAT Terpendam Sang Jenderal, Pernah Dekati JK Saat Inginkan Jabatan Ketum Golkar
Bahkan untuk keinginannya, Moeldoko pernah menemui Jusuf Kalla untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
lihat foto
SRIPOKU.COM, JAKARTA--Informasi terbaru menyebutkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sudah sejak lama ingin menjadi ketua umum sebuah partai.
Bahkan untuk keinginannya, Moeldoko pernah menemui Jusuf Kalla untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dari tulisan Hamid Awaluddin seperti dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas.TV, Rabu (10/3/2021).
“Pak Moeldoko itu dari dulu memang cari-cari kesempatan masuk dalam politik dan segala macam,” ujar Andi dikutip dari Kompas.tv
“Ada tulisan saudara Hamid Awaluddin mengatakan bahwa, pernah dia (Moeldoko -red) menemui Pak Jusuf Kalla untuk minta didukung menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi orang ini memang sejak dahulu punya nafsu syahwat kekuasaan,” lanjut Andi Mallarangeng.
Bagi Andi Mallarangeng, keinginan orang untuk berkuasa merupakan hal-hal yang wajar.
Tetapi kemudian Andi menekankan kelaziman untuk berkuasa sepatutnya dilakukan dengan cara membuat partai sendiri.
“Nggak papa, kalau buat partai sendiri,” ujar Andi Mallarangeng.
Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:
Sementara itu, Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi mengkritisi langkah sejumlah mantan kader Partai Demokrat yang menunjuk Moeldoko menjadi Ketua Umum di Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca juga: Mengenal SpaceX, Perusahaan Milik Elon Musk yang Akan Bangun Stasiun Antariksa di Biak, Papua
Menurut Burhanuddin, runtutan kekecewaan yang dijabarkan mantan kader Partai Demokrat dengan menunjuk Moeldoko adalah cara penyelesaian tidak sesuai.
“Ketika persoalan itu dibawa ke KLB Deli Serdang, antara persoalan yang dijadikan dasar dengan kesimpulan untuk menunjuk Pak Moeldoko jadi Ketua Umum itu tidak nyambung, tidak klop,” kata Burhanuddin.
Semestinya, kata Burhanuddin, jika persoalan tersebut benar-benar seperti yang dijabarkan harusnya di bawa ke internal partai.
“Kalau kita mengacu kepada Undang-undang partai harusnya mahkamah partai yang bekerja, kalau pun toh misalnya didiskusikan secara baik, bukan Pak Moeldoko, kenapa bukan Pak Marzuki Alie aja sekalian yang merupakan kader dari Partai Demokrat sendiri terlepas dari posisi Pak Marzuki yang sudah dipecat,” ujarnya
Respon Jokowi
