Breaking News:

Proyek Normalisasi Sungai Abab PALI Diduga Rugikan Negara, Mantan Kadis PU Diperiksa Sebagai Saksi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Kejari PALI) terus mendalami adanya dugaan kerugian negara proyek normalisasi sungai.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Refly Permana
sripoku.com/reigan
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten PALI, Agung Arifianto. 

SRIPOKU.COM, PALI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Kejari PALI) terus mendalami adanya dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari pengerjaan proyek normalisasi Sungai Abab di Kecamatan Abab.

Proyek normalisasi Sungai Abab dari Desa Betung menuju Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI Tahun 2018 lalu ini diduga ada penyalahgunaan anggaran berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI senilai Rp 3 Miliar.

Dimana pekerjaan normalisasi Sungai Abab dikerjakan PT NKP selaku pihak pelaksana sesuai kontrak nomor 094/015/SPK.NORMALISASISUNGAI/ DPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.890.228.000.00.

Tiga Tahun Disimpan, Sejumlah Dokumen di Kejari Palembang Dibakar

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak 7 Agustus 2018 sampai dengan 5 Desember 2018.

Kepala Kejari PALI, Agung Arifianto, menuturkan sementara ini pihaknya masih memetakan total kerugian negara berdasarkan temuan BPK.

"Surat sudah kita kirim untuk dimintakan perhitungan total kerugian negara.

Berdasarkan info dari BPK (kerugian negara) kemungkinan bisa diatas Rp 3 Miliar," ungkap Agung, Rabu (10/3/2021)

Dijelaskan, kasus tersebut masih dalam penyelidikan, sehingga sejumlah saksi-saksi sudah dipanggil untuk melengkapi data. 

"Yang datang cuma 1, bu Etty Muniarty mantan kadis," jelasnya.

FANTASTIS, 3 Tahun Sukses Cetak Sendiri Uang Dolar, 4 Pria Ini Untung Rp 77,8 Miliar

Pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dianggap selesai 100 persen sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjan pertama atau provisional hand over (PHO) Nomor 014 BA.STHP/NSADBSTK/DPU/XI1/2018 tanggal 3 Desember 2018

Kemudian masa pemeliharaan selama 180 hari kalender dan pembayaran telah dilakukan 100 persen.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved