Ogah Keluar Dari Program PKH, Ada Penerima Bansos Terbilang Keluarga Mampu

Rohman, warga Kertapati lainnya menyayangkan data penerima PKH banyak yang tidak sesuai. Sebab, para penerima PKH tidak sedikit yang memiliki rumah mewah sementara masyarakat ekonomi kebawah justru tidak dapat.

Menurutnya,  data penerima PKH pendataan bukan dilakukan oleh pemerintah daerah melainkan langsung dari pusat. Sementara data yang digunakan masih data lama dimana banyak warga yang mampu dapat PKH sementara yang miskin justru tidak dapat. 

Seharusnya, ia menilai setiap tahun pemerintah dapat mengevaluasi data penerima PKH, sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran bukan malah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyaet. 

"Tetangga saya kaya masih dapat, sementara kami yang tidak mampu sudah mengajukan tidak dapat. Artinya kan tidak adil, bagaimana kualifikasinya," jelas pekerja bangunan ini. 

Rara, salah seorang Pendamping PKH di Kota Palembang tak menampik jika masih ada saja warga dari sisi ekonominya cukup mampu namun enggan untuk graduasi menerima bantuan PKH. Bahkan, diakuinya ada warga yang menerima bantuan sampai 8 tahun lamanya. 

"Harusnya dengan rentang waktu delapan penerima harus sudah bisa mandiri, bukan justru bergantung dari bantuan tersebut," ungkap Rara. 

Rara menuturkan, bantuan yang diberikan pemerintah tersebut hanya sebagai stimulus agar warga bisa memanfaatkan secara bijak dengan membuat usaha kecil-kecilan untuk menopang kebutuhan sehari-hari. 

Maka dari itu,  apabila ada kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ekonominya atau dari segi komponen penerima PKH tak lagi memenuhi seharusnya sudah tergraduasi, baik secara alami ataupun mandiri. 

Meski persentase KPM yang enggan keluar dari program bantuan tak begitu banyak, tetapi tak sedikit pula warga yang memanfaatkan bansos pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga lebih baik. 

"Tugas kami para pendamping ini,  selain membina KPM agar kondisi ekonominya lebih baik, tapi juga ikut menyisir mereka yang belum sama sekali menerima bantuan," terangnya. 

Sementara itu, Koordinator PKH wilayah 1 Kota Palembang, Daryono mengatakan, pendamping terkadang harus ekstra sabar dan melakukan pendekatan lebih intensif, untuk memberikan pemahaman jika KPM sudah bisa dikatakan mampu. 

Kalau ada hal semacam itu, pihaknya akan melibatkan beberapa pihak, RT atau kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa warga bersangkutan sudah mampu dan sudah saat graduasi dari program PKH. 

Ia menyenut,  maksimal dalam kurun waktu lima tahun, KPM harus bisa graduasi secara mandiri. Tidak lagi menjadi penerima bantuan. Sebab, dengan mereka graduasi maka warga yang tak mampu atau belum tersentuh bantuan juga dapat merasakannya. 

 "Tinggal keinginan diri sendiri, jika mereka berpikir sudah mampu bisa graduasi. Terkadang kita minta bantuan RT setempat agar warga mengerti bantuan ini bukannya permanen," tuturnya. (Oca)