Hari Ini Kubu KLB Moeldoko dan Ketua Agus Harimurti Sama-sama Lapor Menteri

SRIPOKU.COM --- Hari ini (Senin, 08/03/2021) dikabarkan, kubu Ketua Umum Moeldoko versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, maupun kubu Ketua Umum Aggus Harimurti Yudhoyono, sama-sama melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kubu Moeldoko akan melaporkan hasil KLB yang diselenggarakan di Sumatera Utara, Jumat pekan lalu. Hasil KLB akan didaftarkan di Kemenkum-HAM.

Di bagian lain, Ketua Umum Agus Harimurti, akan datangi tempat yang sama untuk menyampaikan laporan dan bukti-bukti bahwa penyelenggaraan KLB di Sumatera Utara ilegal. Kubu AHY meminta Kemenkum-HAM menolak laporan KLB Sumatera Utara.

Baca juga: Marzuki Alie Optimis Partai Demokrat Bisa Kembali Jaya, Akhiri Sebagai Partai Keluarga

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Jangan Cengeng, Moeldoko Diminta Mundur dari Istana

Kubu Agus Harimurti menggelar rapat pimpinan di kantor DPP Partai Demokrat di kwasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu kemarin. Semua bukti terkait penyelenggaraan KLB di Sumatera Utara adalah tidak sah.

Kubu Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti akan menunjukkan  bukti dan argumentasi bahwa KLB yang terjadi adalah abal-abal dan dilaksanakan inkonstitusional.

"Ya, kami besok (hari ini) akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART," kata petinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta seperti dikutip Tribunnews.com, Senin (08/03/2021).

Dikatakan, AHY akan datang ke Kemenkum-HAM bersanma didampangi 34 pimpinan Partai Demokrat tingkat provinsi.  Menurut Syarif Hasan, Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayahanda dari AHY, tidak ikut ke kantor Kemenkum-HAM.

Baca juga: AHY Ragukan Cinta Moeldoko ke Partai Demokrat, Pemerintah Tetap Akui Versi Kongres 2020

Cap Jempol Darah

Hari Minggu kemarin, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh dukungan moral. Acara ritual "sumpah darah" tanda kesetiaan dilakukan Pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta.  Di baian lain, menilai bahwa terpilihnya Moeldoko dalam KLB merupakan bentuk kezaliman.

Pengurus Demokrat DKI, menyampaikan ritual “sumpah darah” dengan membubuhkan menyematkan cap jempol darah.

Ketum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, mengatakan tujuan utama aksi cap jempol darah ini sebagai wujud kecintaan dan dukungan terhadap Agus Yudhoyono.

Aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kezoliman atas KLB Deliserdang.

"Kegiatan ini juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Untuk itulah itulah kegiatan ini kami lakukan," katanya.

Santoso meyakinkan, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta akan terus melawan kezaliman terhadap kepengurusan sah AHY sebagai Ketum Demokrat.

Santoso memastikan, KLB di Deli Serdang sama sekali tak memenuhi syarat-syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

Sehingga ia berani KLB tersebut “bodong” atau abal-abal dan melukai hati para kader Partai Demokrat, serta masyarakat.

Sementara itu, dalam pidato politik setelah terpilih Ketum Demokrat, Moeldoko mengapresiasi penyelenggaraan KLB Deliserdang.

Moeldoko menegaskan, KLB itu merupakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Partai Demokrat menjadi partai demokratis, terbuka, dan modern.

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ ART," kata Moeldoko dalam tayangan live Facebook Tribun Medan, Jumat (05/03/2021) malam.

"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan untuk itu," kata Moeldoko.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengkritisi jabatan Moeldoko, setelah terpilih Ketum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Sumatera Utara.

Yunarto Wijaya melalui akun Twitter resminya pada Sabtu (06/03/2021), meminta Moeldoko mengundurkan diri dari Istana sebagai Kepala Staf Presiden.

Yunarto menilai, posisi ketua KSP merupakan citra pemerintah.

"Jauh lebih penting dari urusan internal Partai Demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," tulis Yunarto.

Nasib KLB

Pengamat politik Hendri Satrio menggatakan, nasib KLB di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, ditentukan oleh Kemenkum-HAM.

Menurut Hendri, Partai Demokrat kubu Moeldoko tetap berpeluang untuk mendapatkan Surat Keputusan Menkum-HAM.

“Tetap ada (peluang), karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata Hendri seperti dikutip Tribunnews.com dari kepada Kompas.com, Sabtu lalu.

Hendri mengatakan, SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Jokowi.

Namun, jika ia melihat proses keberlangsungan KLB Jumat kemarin, Moeldoko sudah mendapat “restu”.

"Kemungkinan sih kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar aja, KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihat lah," katanya Hendri. *****

Sumber: Tribunnews.com, judul "34 Pimpinan DPD Demokrat Siap Dampingi AHY Datangi Kemenkumham Hari Ini"