Breaking News:

Krisis Partai Demokrat

AHY Ragukan Cinta Moeldoko ke Partai Demokrat, Pemerintah Tetap Akui Versi Kongres 2020

Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tetap mengakui kepengurusan Partai Demokrat menurut versi Kongres 2020, dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko 

SRIPOKU.COM --- Menteri Koordinator Politik-Hukum dan HAM Prof Mahfud MD menegaskan, sampai sejauh ini pemerintah tetap mengakui kepengurusan Partai Demokrat menurut versi Kongres 2020, dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Diakatakan, pemerintah hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip Tribunnews.com dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (07/03/2021).

Baca juga: Kader Demokrat Gelar Ritual Cap Jempol Darah, Sumpah Setia Kepada AHY 

Baca juga: Agus Harimurti Seret Presiden Joko Widodo Dalam Konflik KLB Partai Demokrat di Sumut

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono : “Ada Upaya Kudeta Partai Demokrat Dari Kekuasaan”

Mahfud menyebutkan, di sisi lain pemerintah tidak bisa menghalangi pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Dalam pandangan pemerintah, menurut Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut, karena sesuai ketentuan pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.

Baca juga: Marzuki Alie Tokoh Kunci KLB, Dua Kali Menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat

Mahfud mengatakan, , pemerintah belum bisa menilai sah atau tidaknya pelaksanaan KLB di Sumatera Utara, selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

"Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah, kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu.  Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.

Halaman
123
Editor: Sutrisman Dinah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved