Hari Senin Dua Kubu Bertemu di Kemenkum-HAM, Kubu KLB Sumut dan Kubu AHY Sama-sama Lapor

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

"Kegiatan ini juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Untuk itulah itulah kegiatan ini kami lakukan," katanya.

Santoso meyakinkan, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta akan terus melawan kezaliman terhadap kepengurusan sah AHY sebagai Ketum Demokrat.

Santoso memastikan, KLB di Deli Serdang sama sekali tak memenuhi syarat-syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

Sehingga ia berani KLB tersebut “bodong” atau abal-abal dan melukai hati para kader Partai Demokrat, serta masyarakat.

"Diminta kepada Kader DPD sampai sudah anak ranting di DKI Jakarta untuk tetap solid dalam satu barisan setia dan mendukung AHY sebagai Ketum," ucap dia.

Sementara itu, dalam pidato politik setelah terpilih Ketum Demokrat, Moeldoko mengapresiasi penyelenggaraan KLB Deliserdang.

Moeldoko menegaskan bahwa KLB tersebut sebuah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Partai Demokrat menjadi partai demokratis, terbuka, dan modern.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ ART," kata Moeldoko dalam tayangan live Facebook Tribun Medan, Jumat (05/03/2021) malam.

"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan untuk itu," kata Moeldoko.

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Jangan Cengeng, Moeldoko Diminta Mundur dari Istana

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengkritisi jabatan Moeldoko, setelah terpilih Ketum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Sumatera Utara.

Yunarto Wijaya melalui akun Twitter resminya pada Sabtu (06/03/2021), meminta Moeldoko mengundurkan diri dari Istana sebagai Kepala Staf Presiden.

Yunarto menilai, posisi ketua KSP merupakan citra pemerintah.

"Jauh lebih penting dari urusan internal Partai Demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," tulis Yunarto.