Kantongi Surat Kesetiaan, AHY: Saya Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah!

SRIPOKU.COM --- Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa dirinyalah Ketua Umum Partai Demokrat yanng sah.  Menurutnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara adalah ilegal.

"Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata AHY, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (05/03/2021) sore.

Konferensi pers itu digelar AHY setelah Moeldoko dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: KLB Partai Demokrat  Pilih Ketua Umum Moeldoko, Andi Mallarangeng Bilang “Abal-abal”

Baca juga: Ketua DPC PD Palembang Anton Nurdin: Lucu Moeldoko tak Pegang KTA Bisa Jadi Ketum Partai Demokrat

Menurut AHY, KLB di Sibolangit tidak memenuhi tiga syarat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat. Salah satunya adalah dihadiri 2/3 dari jumlah pengurus daerah partai.

"Mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal? Setidaknya untuk bisa diselenggarakan KLB, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah DPD," kata AHY.

Selain itu, KLB itu harus disetujui, didukung, dan dihadiri setengah dari jumlah DPC.

AHY menuturkan, syarat kehadiran angka minimal tersebut membuat KLB dapat diinisiasi dan diselenggarakan berdasarkan AD/ART partai.

Syarat ketiga, menurut AHY, adanya persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam hal ini yaitu persetujuan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Marzuki Alie Jadi Tokoh Kunci, Hadiri KLB Partai Demokrat di Sibolangit Hari Ini

"Dan ada lagi tambahannya, harus persetujuan dari ketua majelis tinggi partai," katanya.

Kemudian, , AHY menyebut bahwa KLB yang digelar mantan-mantan kader Partai Demokrat itu, sebagai dagelan atau lawakan. Pasalnya tak bisa diterima dengan akal sehat.

Dikatakan, kader Partai Demokrat yang sah akan melawan KLB untuk menjunjung moral dalam politik berkeadaban.

"KLB ini bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Jangan ciderai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban," katanya.

AHY mengklaim 93 persen pemilik suara sah tidak mengikuti KLB yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Paling tidak sampai dengan tadi pagi, sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Artinya mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara," kata AHY.

AHY mengklaim telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan ketua DPC partai di seluruh Indonesia.

Berdasarkan surat pernyataan kesetiaan itu, AHY memastikan bahwa peserta KLB di Deli Serdang bukanlah pemilik suara sah.

"Sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat," kata AHY.

Kendati demikian, AHY mengakui ada sejumlah ketua DPC partai yang mengikuti Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD). Setidaknya, berdasarkan catatan AHY, ada 34 ketua DPC partai yang mengikuti GPKPD.

Namun, AHY memastikan bahwa mereka semua telah digantikan jauh sebelum KLB tersebut terlaksana.

"Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini, tapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT, sebelum KLB dimulai," ujar dia.

"Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut," kata AHY.

Penulis: Tribun Network/den/wly