Breaking News:

Jalan Muara Lakitan-Karang Dapo belum Jadi Milik Pemprov Sumsel, 2021 Kemungkinan Belum Diperbaiki

"Jalan tersebut merupakan Jalan Kabupaten Muratara, sebelumnya memang diusulkan untuk perubahan status menjadi jalan Provinsi,"

Editor: Refly Permana
istimewa
Kondisi Jalan Muara Lakitan-Karang Dapo yang ada di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala Dinas PUBM-TR Provinsi Sumsel, Darma Budhy, meluruskan informasi terkait Jalan Muara Lakitan-Karang Dapo yang ada di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).

"Jalan tersebut merupakan Jalan Kabupaten Muratara. Sebelumnya memang diusulkan untuk perubahan status menjadi jalan Provinsi.

Namun, masih dalam proses dan belum menjadi jalan provinsi," kata Budhy saat dikonfirmasi Tribun Sumsel, Senin (1/3/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan, SK peningkatan status jalan itu kan lima tahun sekali dan tidak bisa setiap tahun.

LOgam Terlempar ke Udara, Kaca Berderak, Bom 1.000 Kilogram di Kawasan Padat Penduduk Meledak

Karena itu masih baru diajukan maka rencana pembahasannya di 2021 ini, apakah memang akan diambil alih provinsi atau tidak. 

"Untuk menyatakan bahwa jalan itu jalan kabupaten atau jalan provinsi ada SK gubernur nya. Sedangkan untuk  Jalan Muara Lakitan-Karang Dapo saat ini masih dalam proses," katanya.

Menurut Budhy, di tahun anggaran 2020 Pemprov Sumsel melakukan bantuan penanganan atas usulan permohonan dari Pemkab Muratara, namun jalan tersebut masih milik Kabupaten Muratara.

Sebab, sebelum diserah terimakan, Pemkab Muratara mohon bantuan dari pihak Provinsi Sumsel untuk dilakukan perbaikan sebagian ruas jalan tersebut dan itu sudah dilakukan.

"Namun untuk penanganannya belum mencapai lokasi yang diberitakan tersebut.

Sebab anggarannya di 2020 sebesar Rp 12,7 miliar dan di 2021 ini mereka tidak mengusulkan," katanya. 

Daftar Kue Bingen Palembang yang Bisa Dijumpai di Kampung 13 Ulu, dari Gandus Hingga Jando Beraes

Menurutnya, sejauh ini belum ada pengajuan lagi di 2021 untuk perbaikan jalan tersebut. Jadi tidak ada perbaikan jalan di situ untuk 2021 ini.

Kalau 2021 mau diajukan bisa saja, tapi melalui bantuan gubernur (bangub).

"Silakan masyarakat di sana mengusulkan ke bupati yang baru agar masuk usulan Bangub.

Harapan satu-satunya itu, supaya kegiatan perbaikan jalan itu diajukan bupati melalui bangub. Karena bangub ini kan belum turun," ungkapnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved