Said Didu Curiga Ada Arahan Khusus Terkait Tuduhan Terhadap Din Syamsuddin Radikalisme

Hidayat mengatakan sudah sewajarnya KASNdan Kementerian Agama (Kemenag) mengkritisi dan tidak mengamini laporan aneh tersebut.

“Lebih aneh lagi, kalau sampai meluluskan aduan tersebut. Apa kata dunia?” tegas Hidayat.

Ia mengakui bahwa KASN memang memiliki kewenangan mengawasi kode etik setiap ASN, serta memeriksa laporan yang masuk ke lembaga tersebut.

Meski demikian, kata dia, sewajarnya KASN berlaku selektif dengan memverifikasi laporan-laporan yang masuk agar menjaga profesionalitas dan tidak membuang energi institusi yang memiliki tugas yang sangat penting tersebut.

“Laporan terhadap Prof Din atas tuduhan radikalisme itu jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyebut tudingan yang dilayangkan kepada Din tersebut justru menjadi pertanyaan.

Pasalnya, selama ini DIn Syamsuddin justru dikenal sebagai tokoh yang menghormati keberagaman.

"Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama, baik di dalam maupun luar negeri," kata Mu'ti di Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Ia menyebutkan, Din Syamsudin adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah, hingga akhirnya dijadikan sebagai keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.

Din juga pernah menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban.

Dalam menjalankan tugasnya itu, Din Syamsuddin telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi  tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat.

Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Selain itu, Dia Syamsuddin diketahui juga merupakan moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP).

Abdul Mu'ti menambahkan, adapun kritikan yang dilayangkan DIn selama ini, merupakan bentuk tanggungawab sebagai tokoh bangsa.

"Kalau Pak Din banyak melontarkan kritik, itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif," kata Mu'ti.