Pertemuan Joko Widodo-PM Malaysia Bahas Kudeta Myanmar Sambil Makan Rendang

Bahas Myanmar

Seperti dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (06/02/2021), dalam pertemuan itu Presiden dan PM Muhyiddin Yassin, membicarakan isu kudeta di Myanmar yang berlangsung Senin (01/02/2021) lalu.

Kedua pimpinan negara ini, sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri masing-masing negara untuk berbicara dengan Chair Asean agar menggelar pertemuan antar Menlu membahas kudeta di Myanmar.

"Sebagai satu keluarga kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair Asean, guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," kata Presiden.

Kepala Negara menyatakan prihatin terhadap kondisi politik di Myanmar. Ia berharap perbedaan pandangan politik tersebut dapat diselesaikan sesuai hukum.

"Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," katanya.

Dalam kesempatan itu, PM Malaysia mengatakan bahwa pihaknya memandang serius kondisi politik yang terjadi di Myanmar. Menurutnya kudeta yang terjadi merupakan kemunduran demokrasi di Myanmar.

Mereka sepakat untuk mengutus Menlu agar menjajaki pertemuan antar Menlu se-ASEAN . "Ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu masyarakat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Muhyiddin dalam bahasa Melayu.

Dalam pertemuan dibahas pula soal nasib pekerja migran Indonesia. "Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia pada pemerintah Malaysia," kata Presiden Jokowi.

Presiden mendorong dibuatnya nota kesepahaman atau MoU baru mengenai perlindungan PMI Indonesia."Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian, pembuatan MOU, MOU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia," katanya.

Presiden Joko Widodo mendorong dirancangnya one channel system dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Tujuan untuk mencegah adanya perdagangan manusia atau human trafficking.

"One channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," katanya.

PM Muhyiddin meminta Jokowi untuk memerintahkan perwakilan Indonesia di Malaysia untuk menyosialisasikan program amnesty bagi tenaga kerja ilegal. Dia meminta Indonesia memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang ke Malaysia mengikuti prosedur keimigrasian.

"Meminta kerja sama dari Bapak Presiden untuk memastikan WNI yang ingin datang bekerja di Malaysia memasuki Malaysia melalui saluran yang sah," kata Muhyiddin.

Terkait diskriminasi minyak sawit, Muhyiddin mengatakan, Malaysia berada di jalur yang sama dengan Indonesia. Malaysia  mengecam kampanye anti-minyak sawit yang dilakukan di negara-negara Eropa, Australia dan Oseania. (TribunNetwork/fik/wly)

Sumber: jokowi-dan-pm-malaysia-santap-rendang-makan-siang-tanpa-pelayan-semua-alat-disteril