Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil Jamin Tidak Ada Penarikan Sertifikat Tanah

SRIPOKU.COM—Kabar berita bakal adanya penarikat sertifikat tanah yang ada selama ini oleh pihak BPN dan akan digantikan dengan sertifikat Elektronik sempat membuat bingung.  

Sebab, dalam beberapa pemberitaan sebelumnya  malah dijelaskan wajib sertifikat  tanah yang sudah selama ini harus ditarik dan baru diganti dengan sertifikat elektronik.

Namun seperti dikutip WARTAKOTALIVE.COM Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjamin tidak ada penarikan sertifikat tanah terkait penerbitan sertifikat elektronik.

Sofyan Djalil mengakui masih banyak kesalahpahaman dari masyarakat terkait kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, khususnya e-sertifikat (sertifikat elektrinik).

"Sertifikat elektronik banyak salah paham, salah kutip. Ini tentu sangat merugikan masyarakat," ujar Sosyan Djalil saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Kebijakan Pertanahan Pasca-UU Cipta kerja, Kamis (4/2/2021). 

Webinar digelar dalam rangka memeringati Hari Pers Nasional (HPN) 2021. Pembicara lain dalam webinar itu adalah Ketua umum PWI Atal S Depari dan Sekjen Kementerian ATR/BPN  Himawan Arief Sugoto.

Menurut Sofyan Djalil, produk elektronik, termasuk sertifikat tanah, justru paling aman.

Dia memberi contoh, dulu bank memiliki buku khusus atau buku tabungan, tetapi saat ini sudah mulai tidak ada lagi.

Begitu juga dalam pasar saham tak ada lagi lembar saham yang harus diteken, tetapi sudah berubah menjadi sertifikat saham digital.

"Kalau ada berita di masyarakat soal penarikan sertifikat tanah, itu salah kutip atau dikutip di luar konteks," katanya.

Sofyan Djalil menambahkan, "BPN tidak akan pernah menarik seritifikat masyarakat."

Sofyan Djalil mengingatkan masyarkat akan kemungkinan adanya oknum-oknum tertentu yang mengaku petugas ATR/BPN dan menarik sertifikat tanah. 

"Kalau ada orang mengaku dari BPN akan menarik seritifikat tanah, jangan duilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku, sampai dialihkan dalam bentuk media elektronik," katanya.

Ketua Umum PWI Atal S Depari mengingatkan agar Kementerian ART/BPN tetap melakukan sosialisasi terhadpa kebijakan baru itu agar tidak merugikan masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto juga menegaskan tidak akan ada penarikan seritikat sebelum semuanya dianggap beres.