Kudeta Myanmar

KUDETA Myanmar: Tentara Turun ke Jalan, Saluran Telepon dan Internet Diputus

Aroma “kudeta” semakin jelas pasca-penangkapan dan penahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Mynt dan sejumlah tokoh partai, Senin dinihari.

Editor: Sutrisman Dinah
kompas.com
Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi 

Sebelumnya diberitakan, penggerebekan itu, seperti dikutip CNN, dipastikan sebagai gerakan kelompok militer.

Mengutip pernyataan sumber di Liga Nasional untuk Demokrasi mengatakan, jika penahanan terhadap Suu kyi dilakukan, menyusul ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Myanmar memiliki sejarah kudeta militer, dan berpengalaman melaksanakan pemerintahan junta-militer, sehingga ketakutan akan berulangnya kudeta menyusul tudingan terbukan militer menuding kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.

Seperti dikutip kantor berita Reuters, jurubicara Presiden mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah ditahan.Juru bicara itu mengatakan, tidak menutup kemungkinan ia akan ikut ditahan.

Kekhawatiran terjadinya kudeta (perebutan kekuasaan) sudah berlangsung beberapa hari terakhir, menyusul ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer Myanmar.

Kalangan militer menuduh Pemilu November lalu berlangsung curang. Militer mengancaman berencana untuk "mengambil tindakan" jika tudingan tentang pemilihan curang itu tidak ditanggapi, bahkan mengancam akan melakukan kudeta.

Kemungkinan kudeta itu disampaikan juru bicara militer pada pekan ini, seperti dikutip Kompas.com dari Jumat (29/01/2021) lalu.

Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan besar dalam pemilihan pada 8 November. Ini merupakan pemilu kedua sejak pemerintahan militer pada 2011.

Tuduhan pihak tentara tentang kecurangan pemilu meluas, memicu konfrontasi terbuka antara pemirintahan sipil dan militer.

Sementara itu, pihak penyelenggara Pemilu Myanmar, telah membantah tuduhan pihak militer. Di tengah ketegangan itu, anggota parlemen Myanmar akan mulai kembali parlemen dan menduduki kursi mereka pada hari ini (Senin, 01/02/2021).

Konstitusi Myanmar mencadangkan 25 persen kursi di parlemen untuk militer, yang telah menuntut resolusi atas pengaduan kecurangan pemilu. 

Panglima Tertinggi militer Min Aung Hlaing, disebut-sebut menambah ketidakpastian, Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing, kemudian pidato melalui video ini yang dipublikasikan secara luas di lingkungan personel militer,  pada Rabu pekan lalu.

Dalam pidatonya, Min Aung mengatakan bahwa sebuah konstitusi harus dicabut, jika tidak dipatuhi. Suu Kyi belum memberikan komentar publik tentang perselisihan pemilu Myanmar, tetapi juru bicara NLD mengatakan para anggota telah bertemu dengan para pemimpin militer pada Kamis lalu.

Namun, pertemuan untuk melakukan membicarakan konflik dan tuduhan militer itu, "tidak berhasil". "Kami memang memiliki keprihatinan tetapi itu tidak terlalu signifikan," kata juru bicara NLD, Myo Nyunt.

Nyunt menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi beberapa ketegangan karena rencana NLD untuk mengubah konstitusi setelah pemungutan suara untuk mengekang kekuasaan militer.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved