Underpass Simpang Charitas & Flyover Simpang Sekip Lanjut Diproses, Terapkan Sistem Sharing Dana

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pembangunan infrastruktur di Palembang, yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), dipastikan akan tetap berjalan sesuai rencana.

Salah satunya pembangunan underpass di Simpang Charitas dan flyover di Simpang Sekip. 

Kepala Bappeda-Litbang Palembang, Harrey Hadi, mengatakan meski saat ini pandemi masih terjadi namun pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur PSN di Palembang tetap on the track. 

Baca juga: MULAI Ada Titik Terang Pembunuh Janda Muda, Ciri-ciri Tamu Terakhir Terkuak, Sang Pacar Tolak Putus

Untuk underpass di Simpang Charitas, kata Harrey, masih dilakukan kajian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait nilai jual lahan dan bangunan yang dianggap terimbas dari pembangunan underpass di Simpang Charitas. 

"Sekarang masih tahap perhitungan KJPP, karena berdasarkan informasi ada 42 persil yang harus dibebaskan.

Untuk proses pendanaan pembebasan lahan juga kemungkinan akan sharing, sebab tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD Palembang," kata Harrey, Jumat (8/1/2021). 

Hal ini terkait perkiraan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sepanjang kawasan Jenderal Sudirman, yang terbilang besar sehingga perlu dukungan pendanaan lebih. 

"Harga pasarnya cukup tinggi untuk sepanjang Sudirman, sudah pasti tak cukup jika hanya APBD Palembang," katanya. 

Baca juga: Video Tak Patuhi Aturan Muncak ke Dempo, 11 Pendaki Diblacklist, Dua Tahun Tak Boleh Muncak

Sistem yang sama juga diterapkan untuk proses pembebasan lahan flyover di Simpang Sekip, yang juga menggunakan skema sharing dana.

Sharing dana ini, yakni antara Pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.

"Untuk pembebasan lahan di sana Pemkot sudah anggarkan sekitar Rp 24-25 Miliar, dan sisanya provinsi," ujarnya. 

Sementara itu, Kasubid Bina Marga PSDA Bappeda Kota Palembang, Puput, menambahkan saat ini selain masih diproses oleh KJPP untuk rencana pembangunan khususnya untuk Underpass masih dalam persiapan Detail Engineering Desain (DED) dan LARP.

Baca juga: Dikabarkan Bakal Cerai, Rizki D Academy dan Nadya Kepergok Berada di Rumah Sakit, Semua Terjawab!

Untuk Simpang Charitas tidak ada relokasi, namun demikian dilakukan perhitungan aset untuk lahan dan bangunan, tanaman tumbuhan milik warga yang terdampak. 

Hasil observasi awal terhadap warga terdampak di lokasi rencana pembangunan dekat Simpang Charitas, mencangkup Kelurahan Sei pangeran dan kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1. 

Mulai dari STA 0 sampai dengan STA 650, diperoleh gambaran, dengan jumlah lahan terdampak seluas 1.436 M2, pagar yang terbongkar 360 M2, jumlah pohon 53 batang.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana sebanyak 81 unit (rambu-rambu, tiang listrik, yang telepon dan baligho).

Baca juga: Suara Aneh Bongkar Kelakuan Suami, Istri Syok dengan Mata Kepalanya Lihat Sang Anak Dirudapaksa

Di Kelurahan 20 Ilir jumlah bangunan terdampak 42 unit dengan luas lahan 631 M2, pagar 292 M2, Taman 730 M2, tanaman 66 pohon dan sarpras 171 unit sesuai dengan desain underpass Simpang Charitas. 

"Untuk kebutuhan lahan yang harus dibebaskan secara Riel masih menunggu final DED yang masih dalam proses," tutupnya.

Pembangunan flyover di Simpang Sekip dipastikan tak akan mengalami kendala.

Pasalnya, Pemkot Palembang menegaskan untuk proses pembebasan lahan mereka telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 Miliar.

Walikota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan pembangunan flyover Simpang Sekip ini masuk dalam proyek strategis nasional yang bagi Pemkot Palembang tak boleh tertunda, mengingat keberadaan flyover sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di kawasan itu.

• Video: Suami di Palembang Ini Pukuli Istri & Usir 3 Anaknya dari Rumah Usai Ditanya Soal Wanita Lain

"Anggarannya sudah kita siapkan di APBD Induk TA 2021. Bahkan bukti komitmen, kita telah membongkar kantor Kecamatan Kemuning yang juga termasuk dalam bagian dari pembebasan lahan flyover Simpang Sekip," katanya, Rabu (23/9/2020).

Seperti diketahui, pendanaan yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan lebih dari 6.000 meter persegi itu menggunakan skema pendanaan sharing/pembagian antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.

"Ini disesuaikan dengan kesiapan anggaran kita. Namun, untuk pembangunan fisik sepenuhnya menggunakan APBN melalui BBPJN Wilayah V.

Sementara sisanya dibantu oleh Gubernur melalui APBD Provinsi," jelasnya.

• Hidup Bersama Janda Belasan Tahun Saat Usianya 17 Tahun, Nasib Aktor Ini tak Terduga Setelahnya!

Dijelaskan Harno, Pada tahun 2021 Gubernur Sumsel mendukung pembangunan infrastruktur yang akan ada di Kota Palembang. "Beliau siap bantu," katanya

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan, pembangunan FO Simpang Sekip masuk dalam 9 program strategis yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan tahun 2018-2023.

"Ini sudah final dan akan segera diajukan ke Banleg DPRD Kota Palembang di tahun 2021. Mayoritas pembangunan infrastruktur di Palembang menggunakan sistem sharing dana.

Hanya mengandalkan APBD saja tak mungkin cukup," jelasnya.