Vaksin Covid19

Vaksin Covid-19 Potensi Sedot APBN, Menkeu Sri Mulyani: Kita Itung-Itungan Jika Digratiskan Presiden

Jika memang vaksinasi Covid-19 digratiskan, akan sangat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Editor: Refly Permana
Shutterstock
Ilustrasi vaksinasi 

SRIPOKU.COM - Presiden Joko Widodo pernah berujar jika vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada masyarakat Indonesia.

Jika memang ini nanti dilakukan, akan sangat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, pendapatan pajak di tahun 2020 tidak memenuhi target ABPN, malah pengeluaran membengkak.

Dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ia memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai Rp 54,44 triliun dari realokasi APBN.

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta Hari Ini, Sabtu 26 Desember 2020: Al Bicara Tentang Reyna Sebenarnya ke Andin

Duit itu berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 triliun.

“Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Ia menambahkan pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator.

Adapun indikator itu di antaranya Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.

Baca juga: Thailand Mulai Tawarkan Paket Wisata untuk Cari Jodoh

Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.

“Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” kata dia.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin Covid-19.

Jika, efikasi atau kemampuan vaksin itu mencapai 90 persen, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang.

Baca juga: MALAM Hari, Tak Mampu Tahan Nafsu, Perawat dan Pasien Covid KEncan di Toilet Wisma Atlet: Lepas APD

Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk penghitungan pemerintah.

Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan, hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved