Perampingan Birokrasi : Optimalisasi Peran PPPK

Oleh : Agus Sutiadi

Kepala Pusat Penelitian Manajemen ASN BKN

Upaya merampingkan birokrasi terus digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi. Namun ha­­silnya be­­­­lum begitu dirasakan.

Menurut Menteri PAN perampingan tersebut, ber­tu­ju­an untuk me­ma­ng­­kas alur pengambilan keputusan, guna mempercepat reformasi bi­­ro­­krasi dan penguatan oto­no­mi daerah.

"Perampingan untuk memangkas mata rantai yang panjang, mempercepat peng­am­bil­an ke­pu­tus­an pemerintah baik di kementrian lembaga maupun ditingkat perintah da­erah, sehingga pe­me­rintah itu satu mulai dari presiden sampai ke kepala desa, harus sim­pel, singkat dalam rang­ka percepatan birokasi dan penguatan otonomi daerah," begitu kata Men­teri PAN.

Sampai sejauh ini, perbaikan pelayanan belum sepenuhnya dirasakan. 

“Sekarang su­dah jalan, ta­­­pi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau (Presiden), refor­ma­si bi­rokrasi yang sam­­­pai ke jantungnya. Itu yang ingin beliau cepat, karena me­nya­ngkut ska­la prioritas," Lanjut Men­teri PAN.

Meskipun belum sampai jantung, sebenarnya, dengan lahirnya UU 5/2014 tentang ASN, re­for­ma­si telah bergulir radikal sampai ke pembuluh darah.

Hal ini terlihat de­ng­­an dikenalnya Pe­ga­wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian da­­ri ASN selain PNS. Kebi­jak­an ini sepertianya diambil untuk mengakomodasi teori pe­­layanan public.

Dalam beberapa te­­o­ri disebutkan bahwa pelayanan public dilakukan oleh dua peran Pemerintahan yaitu peran se­­bagai penyusun kebijakan atau “Govern­ment” dan peran sebagai pelaksana kebijakan atau “A­gency”.