Pengurus MUI

Din Syamsuddin dan Tokoh PA-212 Tergusur dari MUI, Ketua Umum Miftachul Akhyar

Munas Majelis Ulama Indonesia menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai ketua umum menggantikan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Editor: Sutrisman Dinah
Istimewa/handout
Wapres KH Ma'ruf Amin didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025 

SRIPOKU.COM --- Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai ketua umum. Sementara mantan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang kini Wakil Presiden, didudukkan sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Susunan baru kepengurusan MUI masa kerja 2020-2025, memperoleh sorotan berbagai pihak. Terutama hilangnnya nama-nama tokoh kritis dan "terkesan" berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Golkar, menyebut MUI bukan merupakan organisasi politik yang bertugas mengkritisi pemerintah. 

Baca juga: Lahir dari Keluarga Santri, Ini Dia Jejak Rekam Ketua MUI 2020-2025 Pengganti KH Maruf Amin

Baca juga:  Prof KH Ma’ruf Amin : Susunan Pengurus Baru MUI 2020-2025 Tidak Boleh Diganggu Gugat

"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," kata Ace saat dihubungi, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

"MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," sambung Ace. 

Beberapa nama tokoh seperti Din Syamsuddin (deklarator KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan Tengku Zulkarnain terdepak dari kepengurusan MUI Periode 2020-2025. 

Ace menyebut, Munas MUI telah menunjukkan karakteristiknya sebagai organisasi keulamaan yang sejuk dan damai, tidak ada ribut-ribut yang tidak perlu. 

Musyawarah Nasional MUI menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Miftachul Akhyar menggantikan ketua umum sebelumnya KH Ma'ruf Amin.

"Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan," kata politisi Partai Golkar itu. 

Selain itu, sebagaimana tema dalam Munas, menurut Ace, MUI diharapkan terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat, Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah. 

"MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kyai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," papar Ace.

Dalam struktur kepengurusan yang baru ini tidak ada namanya, Tengku Zulkarnain menanggapi santai. "Semua harus ada regenerasi, saya sendiri cukup sudah 10 tahun jadi Wakil Sekjen, itu sudah cukup lama. Apalagi saya juga tidak dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Jumat.

Selepas tidak menjadi pengurus MUI, Tengku Zul mengaku punya aktivitas lain. Ia akan fokus berdakwah dengan jemaah tablig dan mengurus pesantren.

"Itu saja sudah membahagiakan buat saya," kata dia.

Tengku Zul berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI bisa tetap kritis terhadap pemerintah yang tidak pro terhadap umat.  

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved