Terancam Diusir Paksa Jika Raja Thailand Terbukti Memerintah dari Jerman
Kehidupan di lingkungan istana kerajaan Thailand selalu saja menjadi perhatian public.Bahkan beberapa pekan terakhir dipenuhi gejolak domonstrasi
lihat foto
Raja sempat kembali ke Thailand pada Oktober, tetapi partai kiri meminta pemerintah Jerman untuk melarang dia masuk kembali ke Jerman.
"Siapapun yang (berperilaku) seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hansel dalam sebuah pernyataan bersama.
Sebelumnya, pada November, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan tidak menemukan bukti bahwa raja mengeluarkan dekrit dari Bayern yang melanggar hak asasi manusia, meskipun politisi oposisi menganggap ini kurang kredibel, mengingat lamanya raja tinggal di Jerman.
"Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan yang melanggar hukum masih belum terjawab," kata Margarete Brause dari partai Hijau dalam sebuah pernyataan.
Ancaman Heiko Maas pertama kali mencuat pada Rabu (7/10/2020) lalu.
Politisi Partai Hijau Frithjof Schmidt kemudian menanyakan kepada Maas mengenai unjuk rasa yang dilakukan di hotel tempat Raja Vajiralongkon menginap.
Selain itu, Frithjof juga mendiskusikan apakah Berlin siap untuk membuka ruang diskusi dengan Uni Eropa mengenai pembekuan perjanjian dagang.
Dalam pandangan Frithjof, pembekuan itu diperlukan selama junta yang menguasai "Negeri Gajah Putih" masih menghalangi demokrasi.
Uni Eropa dilaporkan sempat menghentikan hubungan dengan Bangkok pada 2014, menyusul kudeta yang mengantarkan Prayuth ke kekuasaan pada 2014.
Setelah itu, mereka baru memulihkan hubungan lima tahun berselang setelah Prayuth kembali mengamankan posisinya dalam pemilu.
Maas kemudian menjawab bahwa membekukan negosiasi adalah 'pilihan".
Namun, dia berujar alangkah baiknya jika mereka memberi tahu Thailand dulu.
Baik pihak istana maupun pemerintahan PM Prayuth sama sekali tak memberikan tanggapan atas pernyataan yang keluar dari Menlu Maas.
Raja Vajiralongkon menggantikan ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada 2016.
Namun, dia lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman.
Para pengunjuk rasa sudah mengeluhkan biaya yang harus ditanggung negara karena sang raja tinggal di luar negeri, dan absen di rumahnya sendiri.
