Singgung Soal Penurunan Baliho Rizieq dan Minta TNI Berantas Korupsi, Sudjiwo Tejo: Silakan maki aku

Ia mengingatkan TNI untuk tidak terlibat dalam urusan penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Sebaiknya TNI tidak terlibat dalam hal penegakan hukum dan kamtibmas," ujar Beni kepada Kompas.com, Jumat (20/11/2020).

Lanjutnya, TNI semestinya fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dengan menjaga kedaulatan nasional.

Menurut dia, tidak ada alasan yang sangat krusial hingga TNI terjun dan turut terlibat dalam urusan pencopotan spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

4. TNI urus pertahanan negara, Baliho urusan Satpol PP

Tak habis di situ, berikutnya ada penilaian dari Anggota Komisi I Fraksi PPP Syaifullah Tamliha.

Ia mengingatkan Pangdam Jaya untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni menjaga pertahanan negara.

Menurut dia, pencopotan baliho tersebut mestinya menjadi kewenangan Satpol PP. Sementara, terkait keamanan negara menjadi tugas Polri.

"Saya hanya berharap Pangdam Jaya kembali kepada kewenangannya urusan pertahanan, jika ada kelompok tertentu yang ingin bertindak sebagai separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI," kata Tamliha saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).

"Sedangkan urusan keamanan agar diserahkan kepada institusi Polri, sedangkan urusan baliho serahkan kepada Satpol PP," sambungnya.

Lanjut Tamliha, tugas pokok dan fungsi TNI adalah menjaga pertahanan negara.

Meski dilibatkan juga dalam menjaga keamanan negara, kata dia, TNI hanya dilibatkan pada tindak pidana terorisme sebagai bantuan operasi militer selain perang.

Pencopotan baliho dan spanduk dianggap lucu oleh FPI

Lantas bagaimana dengan tanggapan barisan Rizieq Shihab yaitu FPI? Melalui Kuasa Hukumnya, Aziz Yanuar, FPI mempertanyakan sikap Pangdam Jaya yang memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho.

"Lucu juga ya kalau benar TNI mengurus baliho," kata Aziz kepada Kompas.com, Jumat (20/11/2020).