DPRD Kota Palembang Bahas Rancangan APBD 2021, Target Pedapatan Daerah Sebesar Rp 4,17 Triliun

Laporan wartawan Sripoku.com, Maya Citra Rosa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meskipun ditengah situasi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat Pandemi Covid-19, DPRD Kota Palembang tetap melanjutkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 mendatang. 

Hingga saat ini, rancangan APBD Tahun 2021 tersebut masih dalam masa pembahasan pada Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kota Palembang.

Rancangan APBD Tahun 2021 ini memfokuskan pada penguatan lini pembangunan utama dan prioritas melalui pemenuhan pelayanan publik 3P1K/EPIK (Pendidikan, Perumahan, Perhubungan dan Kesehatan). 

Dari data yang disampaikan Walikota Palembang, H Harnojoyo pada Rapat Paripurna ke 17 yang telah dilaksanakan pada Jumat (20/11/2020) lalu, Pemerintah Palembang telah memperkirakan besaran Pendapatan daerah Kota Palembang pada rancangan anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 4,17 Triliun.

Rinciannya adalah pendapatan pada kelompok pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan Rp. 1,55 Triliun, pada kelompok pendapatan transfer diperkirakan Rp. 2,17 Triliun dan pendapatan kelompok lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp. 444,76 Miliar. 

Rancangan APBD Tahun 2021 ini target pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 39,78 miliyar dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan menjadi Rp1,55 triliun. 

Alokasi belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 148,91 Miliar dari perubahan APBD tahun sebelumnya. 

"Semoga dampak bencana pandemi Covid-19 ini segera berlalu sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat seiring dengan bertumbuhnya kembali perekonomian masyarakat di Kota Palembang, " ungkap Harnojoyo.

Ketua DPRD Kota Palembang melalui Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M Ali Sya'ban mengapresiasi kinerja Walikota Palembang dalam mengalokasikan APBD, sehingga diharapkan pada APBD 2021 mendatang akan dimanfaatkan sebagaimana kepentingan masyarakat. 

"Saya apresiasi kinerja Pemerintah Kota Palembang, semoga pembahasan APBD 2021 berjalan dengan baik, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Palembang," ujarnya. 

Ketua Komisi I DPRD Palembang, Nazili SH MSi mengatakan dalam pembahasan APBD 2021 terdapat penyesuaian anggaran dari atau rata-rata anggaran setiap mitra komisi I berkurang dari sebelumnya.

Namun pihaknya mengingatkan agar instansi mitra komisi I tetap memaksimalkan penggunaan anggaran yang berkenaan dengan prioritas serta serapannya. 

"OPD terkait nantinya dapat memaksimalkan APBD 2021 ini sehingga prioritas dapat terpenuhi," ujarnya. 

Pimpinan rapat APBD 2021 pada Komisi II, Pomi Wijaya mengatakan bahwa pemerintah saat ini menunjukkan bukti serius untuk membantu masyarakat dari segi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.

Hal ini ditunjukkan dari target pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat, serta akan adanya bantuan sebesar Rp. 2,58 Miliar kepada 4.000 UMKM di Kota Palembang.

"Ada bukti serius dari pemerintah untuk membantu masyarakat kecil, salah satunya dengan bantuan kepada UMKM yang dimasukkan kedalam rancangan APBD 2021 sebesar Rp. 2,58 Miliar," ujarnya.

Sedangkan Ketua komisi III DPRD Palembang melalui anggotanya, H Ilyas Hasbullah SE mengatakan, terkait pembahasan Raperda APBD 2021, pihaknya menstressing penggunaan anggaran secara efektif dan efsien berdasarkan skala prioritas terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung.

"Dibanding APBD 2020 lalu, anggaran per-instansi dari mitra komisi III naik pada kisaran 5 hingga 7 persen," ujarnya.  

Beberapa bidang pembangunan yang disorot komisi III pada 2021 berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan jalan, fasiltas lampu jalan serta kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang perlu perhatian instansi terkait.

Selain itu, menurut Ketua Komisi IV melalui Wakil Ketua Komisi IV, Sutami Ismail mengatakan penekanan APBD yang dirancang bersama 13 mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu mengacu pada program walikota dengan fokus utama infrastruktru dan perbaikan pelayanan kedepannya.

"Setelah paripurna kemarin sejumlah komisi melakukan rapat dengan mitra, kita tekanankan setiap OPD mengacu pada program walikota yang menyentuh masyarakat infrastruktur dan pelayanan kedepankan," ujarnya.

Terutama meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan seperti RS Bari, Dinkes Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sementara itu, pembahasan jumlah anggaran akan dibahas pada rapat selanjutnya.

"Senin nanti akan kita bahas mengenai anggaran yang diajukan di Komisi IV bersama 13 mitra OPD," ujarnya.