Arogansi Aparat Terhadap Jurnalis

Oleh: Mahendra Kusuma, SH, MH

Dosen PNSD LLDIKTI Wilayah II Dpk padaFH Universitas Tamansiswa Palembang

Sejumlah jurnalis mengalami tindak kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa yang me­­nolak pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Aliansi Jurnalis In­de­pen­den (AJI) mencatat setidaknya ada 7 orang jurnalis yang menjadi korban ke­kerasan po­lisi saat meliput aksi unjuk rasa pada kamis lalu (8/10/2020).

Jurnalis yang diduga men­­jadi korban antara lain Tohirin dari CNNIndonesia.com dan Pe­ter Rotti dari Su­ara.com.

Bentuk aksi kekerasan terhadap jurnalis tersebut antara la­in ponsel di­ban­ting, kartu memori diambil, dipukuli, diseret, dan ditahan (Sri­wi­ja­ya Post, 10/10­/2020).

Peristiwa tersebut menambah panjang jumlah jurnalis yang menjadi korban ke­kerasan oleh aparat.

Menurut Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sasmito Madrim, pada 2019 setidaknya ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis sa­at meliput sejumlah peristiwa, terutama unjuk rasa.

 Pelakunya mulai dari ini­vi­du, organisasi sipil, hingga oknum aparat kepolisian (Kompas, 4/11/2019).

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis paling banyak dilakukan oleh aparat ke­po­li­si­an.

Kasus-kasus kekarasan terhadap jurnalis rata-rata dilakukan ketika jurnalis se­da­ng merekam polisi melakukan kekerasan.

Artinya, polisi tidak mau kejahat­an­nya diketahui oleh publik.

Penganiayaan terhadap jurnalis, merusak alat kerja, dan menghalangi proses pe­li­putan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalistik jelas merupakan pelang­gar­an hukum yang diatur dalam UU Pers.

Kita memahami kemerdekaan pers telah di­jamin sebagai hak asasi masyarakat.

Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).