Berita Palembang
Calo Berani Susupi Program Pemutihan Pajak Gubernur Sumsel Herman Deru, WP Dipungut Jutaan Rupiah
para calo ini nekat menyusupi dalam program pemutihan pajak yang digaungkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru
Penulis: Odi Aria Saputra | Editor: Yandi Triansyah
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria
SRIPOKU.COM,PALEMBANG -- Praktik percaloan masih saja terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
Bahkan, para calo ini nekat menyusupi dalam program pemutihan pajak yang digaungkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang digelar sejak awal Agustus hingga akhir Oktober 2020.
Dalam program pemutihan tersebut, sejatinya para Wajib Pajak (WP) hanya dituntut membayar denda tertunggak saja.
Namun faktanya masyarakat masih tetap dikenakan biaya lain meskipun telah mengikuti program pemutihan tersebut.
Toriq (30), salah seorang WP di Palembang mengeluhkan kondisi praktik percaloan tersebut.
Diakuinya, saat akan membayar uang Biaya Balik Nama Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) ia diminta uang sebesar Rp 750.000.
Padahal biaya untuk BBNKB sendiri hanya sebesar Rp 225.000 untuk kendaraan roda dua.
Sementara itu, untuk pembayaran pajaknya yang tertunggak selama empat tahun sebesar Rp 524.000.
"Pak Deru sudah menegaskan menggratiskan pembayaran pajak lebih dari tiga tahun hanya membayar dua tahun.
Tapi ini malah masih mahal sampai berkali-kali lipat," ujar pekerja swasta ini, Senin (26/10/2020).
Senada, Putra WP lainnya mengaku ia mulanya mendatangi ke Kantor Samsat 1 Palembang untuk membayar pajak dan mutasi motor miliknya.
Namun, seorang petugas berbaju Samsat datang menemuinya dan diarahkan untuk naik ke lantai tiga.
Disana, ia diberikan harga yang harus dibayar, mulai dari mutasi kendaraan ganti plat sampai tunggakan pajak selama 4 tahun.
Ketika dijelaskan oknum tersebut, Putra harus membayar untuk biaya mutasi dari Kabupaten Muara Enim ke Palembang diminta Rp 1,5 juta.
"Rp 1,5 juta itu hanya untuk mutasi saja, di luar BBNKB dan Pajak. Sementara saya tunda dulu (membayar) karena biayanya mahal sekali. Percuma saja ada program Gubernur kalau masih mahal," tegasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Sumsel Herman Deru menghapuskan seluruh denda pajak kendaraan yang menunggak lebih dari satu tahun dan menggratiskan proses biaya BBNKB baik roda dua maupun roda empat sejak dua bulan lalu sebagai salah satu upaya pemerintah setempat membantu warga terdampak Covid-19.
