Menkopolhukam Mahfud MD : Demo Memang Ada yang Mendalangi, Kritik KAMI Ibarat Lagu Cuma Lagu Lamo

SRIPOKU.COM, KALTIM -  Menkopolhukam Mahfud MD  menilai kritik yang dilayangkan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia ( KAMI) kepada Pemerintah tak ada yang baru, alias ibarat lagu lama.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga tak memersoalkan penilaian yang menganggap  pemerintah nti-sorotan atau anti-kritik.

Diketahui, polisi menjadi sorotan lantaran menangkap beberapa aktivis KAMI berkaitan demo Omnibus Law dalam UU  Cipta Kerja.

Sejak kerusuhan demo penolakan Omnibus Law Undang- Undang (UU) Cipta Kerja, pada Kamis (8/10/2020), sejumlah aktivis Koalisi Aksi  Menyelamatkan Indonesia ( KAMI ) satu persatu diamankan oleh pihak kepolisian.

Muncul narasi di publik yang menilai pemerintah sengaja menangkapi aktivis KAMI untuk membungkam suara kritis.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa yang ditarget untuk ditangkap adalah orang yang terbukti terlibat dalam kerusuhan, bukan kelompok itu sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara Rosi di kanal YouTube KompasTV, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Orang Dekat SBY, Salah Satu Target Penangkapan Aktor Dibalik Demo Omnibus Law

Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak mempermasalahkan jika publik menilai pemerintah telah membungkam suara-suara kritis.

"Enggak apa-apa juga, silakan ditangkap oleh publik," kata dia.

Politisi berdarah Madura itu menegaskan, pelaku yang ditangkapi adalah individunya.
Mahfud MD kemudian menyinggung soal keberadaan KAMI yang tergolong baru.

Bahkan Mahfud MD mengaku tak melihat ada kritikan yang baru dari KAMI.

"Dan orang yang kritis terhadap pemerintah bukan KAMI juga selama ini," kata Mahfud MD.

"Dan yang diungkapkan oleh KAMI enggak ada kritis-kritis yang baru, yang lama-lama juga, yang sudah dikatakan oleh orang lain, apa kritisnya?"

"Enggak usahlah dipikirkan KAMI itu," lanjutnya.

Mahfud MD lmenyebut beberapa kritikan yang kerap dilontarkan oleh KAMI, yakni menyoroti soal demokrasi hingga mencap pemerintah sebagai oligarki.