Petinggi Demokrat Dituduh Dalang Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Firdaus : Fitnah & Tuduhan Tak Berdasar

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel Firdaus menegaskan tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja terhadap petinggi partai berlambang Mercy merupakan fitnah yang keji dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat.

"Fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat," tegas Firdaus Hasbullah SH, Kamis (15/10/2020).

Advokat asal Kabupaten PALI ini menjelaskan inti dari surat arahan Ketum Partai Demokrat AHY adalah agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa pada aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Supaya para anggota DPRD dari Partai Demokrat dapat menerima para pedemo di kantor DPRD-nya masing-masing.

“Surat nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 itu menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara, substansi diedarkannya surat internal itu supaya aspirasi masyarakat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa tersalurkan dengan baik, sehingga tak perlu sampai menimbulkan tindakan anarki," ujar aktivis yang pernah menjadi Presiden Mahasiswa UMP.

Baca juga: BREAKING NEWS : Demo Tolak UU Cipta Kerja di Palembang, Jalan Simpang 5 DPRD Sumsel Kembali Ditutup

Pengamat Sosial Politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar Butar yang dimintai tanggapannya, berharap semoga bukan upaya membangun imej bahwa mereka playing ataupun blaming victim.

Terlebih Partai Demokrat dengan tegas menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Sejumlah serangan dari akun bodong juga menghampiri AHY.

Fitnah juga menghampiri AHY dan SBY terkait demo UU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu dalam rapat paripurna yang dihadiri para anggota DPR RI.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini menimbulkan sejumlah kontroversi.

Bahkan demo besar-besaran terjadi di sejumlah daerah terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.

Namun ada dua fraksi yang justru menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Dua fraksi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.