Besok Aksi Unjuk Rasa Kembali Terjadi di Simpang 5 DPRD Sumsel, ada Pengalihan Arus, Catat Waktunya

Aksi unjuk rasa akan kembali digelar kali ini dari GEPBUK SS Menyikapi Disahkannya Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja di Kota Palembang

Editor: adi kurniawan
SRIPOKU.COM / Jati Purwanti
Rencanan massa akan kembali berunjuk rasa di Simpang 5 DPRD Sumsel penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. 

SRIPOKU.COM -- Aksi unjuk rasa akan kembali digelar kali ini dari Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) Menyikapi Disahkannya Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja di Kota Palembang, besok, Kamis 15 Oktober 2020.

Hal tersebut sudah beredar luas di grup Whatsapp, dalam kiriman berantai tersebut dituliskan Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) tergabung dalam 7 (Tujuh) serikat pekerja / buruh Sumsel sbb :

1. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumsel.
2. DPC Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka industri (FSB NIKEUBA) Kota Palembang.
3. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP.KEP.KSPSI) Sumsel.
4. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel.
5. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel (Versi YORIS).
6. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI 1973) Sumsel.
7. Serikat Buruh Sejahtara Indonesia (SBSI) Sumsel. 

Dengan Koordinator Aksi KMS. ALI HANAFIA, Bpk. MP. NASUTION, Bpk. ABDULLAH ANANG).

Sedangkan Koordinator Lapangan HAMIDI SH, MH, Bpk. Ir. ALWI SIRAJUDDIN, Bpk. Drs. H. AMINOTO, M.ZEN, Sdr. ERIC DAVISTIAN, SH

Dari gabungan tersebut memilih titik kumpul dan tempat aksi di Simpang 5 Lampu Merah DPRD Prov. Sumsel.

Rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) di Simpang 5 Lampu Merah DPRD Prov. Sumsel dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap disahkannya RUU Omnibuslaw Cipta Kerja oleh DPR RI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020.

Adapun beberapa poin penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, antara lain sebagai berikut :

Menghilangkan upah minimum, Menghilangkan pesangon, Fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas Dalam Omnibus Law, Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan sosial terancam hilang, Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Areal yang akan digunakan aksi unjuk rasa berada di Simpang 5 Lampu Merah DPRD Prov. Sumsel merupakan area terbuka antara Jln. Radial, Jln. Kapten A. Rivai, Jln. POM IX dan Jln. Angkatan 45 yang merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat pengguna jalan.

Dengan adanya rencana aksi yang sudah meyebar luas tersebut maka, aparat kepolisian telah membuat skenario arus lalu lintas di seputaran simpang lima gedung DPRD Kota palembang yang rencananya akan diberlakukan, Kamis (15/10/2020).

Tepatnya di seputaran gedung DPRD Provinsi Sumsel yang berada di Jalan A Rivai Kelurahan Lorok Pakjo Palembang.

Hal ini karena akan ada sejumlah massa yang berencana kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa lanjutan guna menyuarakan penolakan terhadap undang-undang omnibus law cipta kerja.

"Betul akan ada pengalihan arus karena ada unjuk rasa. Jalan akan mulai ditutup pada pukul 09.00 WIB," ujar Direktur Lalu lintas Polda Sumsel, Kombes Pol Juni saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2020) malam.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved