Kejari Pastikan Kasus Pedestrian Muaraenim Terus Diselidiki, Kini Tunggu Hasil Perhitungan BPKP

Proyek yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Muaraenim Tahun 2019 sebesar Rp 8.350.952.000 Miliar ini sudah dalam tahap penyelidikan.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Refly Permana
handout
Kajari Muaraenim, Mernawati SH. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Kejaksaan Negeri Muaraenim memastikan kasus proyek pembangunan pedestrian dan fasilitas penunjang di gerbang Selamat Datang Simpang Kepur terus diselidiki.

Proyek yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Muaraenim Tahun 2019 sebesar Rp 8.350.952.000 Miliar ini sudah dalam tahap penyelidikan.

Kejaksaan Negeri Muaraenim kini hanya menunggu hasil perhitungan kerugian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Sambut Pendemo Tolak Omnibus Law, Wagub Sumsel Mawardi Yahya Akui Belum Baca Draft UU Cipta Kerja

"Jadi tidak usah ragu, kami tidak main-main. Proyek tersebut sudah dalam penyelidikan, tinggal menunggu perhitungan BPKP saja," jelas Kasi Pidsus Kejari Muaraenim, Alvin, menjawab pertanyaan para insan pers, Jumat (9/10/2020).

Menurut Alvin, untuk proyek pembangunan pedestrian dan fasilitas penunjang di gerbang Selamat Datang Simpang Kepur tersebut, sudah dilakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi.

Dan pihaknya telah mengirimkan ke BPKP untuk menghitung kerugian atas proyek tersebut untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut.

Kelakuan Suami di Palembang Terbongkar, Sejak 2016 Gauli Anak, Sang Istri Malu Lalu Lapor Polisi

Sementara itu, Kajari Muaraenim Mernawati SH, bahwa pihaknya berusaha bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Sebab sebelum menangani suatu perkara korupsi tentu perlu pendalaman, karena ini menyangkut status orang.

Selain itu, setiap laporan masyarakat biasanya kami akan turun ke lapangan untuk memastikan laporan tersebut, namun di masa pandemi Covid-19 ini, sesuai petunjuk pimpjnan untuk tidak melakukan hal tersebut demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Begitupun untuk laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Muaraenim yang hanya menyertakan satu lembar kertas tanpa dilengkapi identitas pelapor dan data pendukung tentu sulit untuk diusut.

Demo di Kantor Gubernur Sumsel Saling Dorong Ketika Mawardi Yahya Muncul, Pol PP Goyangkan Tongkat

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang melapor untuk melampirkan indentitas pelapor sehingga ketika kami undang untuk informasi lebih lanjut bisa datang.

Namun, ada juga yang data pelapornya lengkap, namun ketika diundang tidak datang.

"Selain itu, masyarakat juga harus tahu, jika laporan tersebut sedang ditangani oleh Kepolisian, maka Kejaksaan tidak boleh melakukan penyelidikan dalam kasus yang sama, begitu juga sebaliknya sesuai MoU antara Kejaksaan dan Kepolisian," pungkas Mernawati.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved