Tahun Depan Lahat Berlakukan Kartu Pelanggan Elpiji Subsidi

Data penerima kartu kendali juga nantinya akan dijadikan acuan untuk mengajukan proses revisi kuota bagi Lahat yang lebih riil.

Syaifullah tak menampik kuota nantinya bakal bertambah karena kemungkinan ada penambahan dari kategori warga miskin baru. “Inilah kenapa kita harus melakukan pendataan dengan ketat.

Jangan sampai warga yang berhak malah tak dapat,” katanya.

Syaifullah menegaskan, penambahan kuota memang mau tak mau harus diajukan jika memang data menunjukkan bahwa kebutuhan elpiji subsidi di Lahat memang lebih besar.

Namun menurutnya, penambahan kuota tak akan menyelesaikan masalah jika warga yang tak berhak masih juga mengambil hak warga miskin.

Dorong One Village One Outlet

REGION Manager Communication Relations & CSR Pertamina Sumbagsel Dewi Sri Utami mengatakan kartu kendali memang jalan keluar dari permasalahan distribusi elpiji subsidi.

Dengan kartu kendali maka ketetapan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) , dan terjaminnya hak masyarakat pra sejahtera dalam mendapatkan LPG 3 Kg Bersubsidi.

Diharapkan program ini dapat dilaksanakan Lahat.

"Subsidi melalui sistem distribusi terbuka seringkali tidak tepat sasaran, sangat rawan penyelewengan, sehingga elpiji 3 kg bersubsidi tidak dinikmati oleh yang berhak yaitu rumah tangga pra sejahtera dan usaha mikro," tambah Dewi.

Sebelumnya Pertamina sudah melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) pada lima pangkalan yang ada di Lahat.

Di Lahat sendiri ada 360 desa dan 17 kelurahan, untuk mencover distribusi elpiji subsidi ada sebanyak 274 pangkalan yang dibawahi oleh 6 agen.

Besaran distribusi masing-masing agen berbeda tergantung cakupannya.

Untuk terus menjamin ketersedian elpiji baik subsidi maupun subsidi, Pertamina juga sedang getol mendorong percepatan program OVOO (one village one outlet).

Program ini mendorong satu desa untuk punya satu outlet.