Tahun Depan Lahat Berlakukan Kartu Pelanggan Elpiji Subsidi

LAHAT – Wakil Bupati Lahat H Haryanto SE MM menargetkan tahun 2021 mendatang distribusi gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Lahat sudah menggunakan kartu pelanggan atau kartu kendali.

Dengan penggunaaan kartu pelanggan elpiji subsidi ini dipercaya distribusi gas elpiji 3 kilogram bakal tepat sasaran ke warga yang berhak.

Sebenarnya sudah sejak tahun 2009 lalu, lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 distribusi elpiji 3 kilogram dilakukan tertutup dengan kartu kendali.

Masyarakat yang berhak menerimanya adalah yang berpenghasilan tak lebih dari Rp 1,5 juta sebulan.

Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM No 17/5 Tahun 2011, namun ternyata aturan itu belum juga diimplementasikan.

Sementara distribusi elpiji semakin tak terkendali bahkan dijual bebas di warung-warung pengecer.

Di Sumatera sendiri baru Kota Jambi yang sudah menerapkan kartu kendali atau pelanggan khusus elpiji subsidi.

Sebelumnya Tim dari Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lahat sudah mempelajari proses penerapan kartu kendali di Jambi.

“Setelah Bagian SDA melaporkan hasil penilaiannya, kita mulai menyusun langkah-langkah untuk menerapkan aturan itu, ini agar program bisa diterima semua pihak,” kata Haryanto saat diwawandari di ruang kerjanya belum lama ini.

Belajar dari pengalaman Jambi, mula-mula diterbitkanlah dulu payung hukum dengan mengeluarkan peraturan walikota.

Untuk konteks Lahat adalah peraturan bupati, dari sana kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan pembentukan tim terpadu.

Langkah administratif seperti perumusan MOU dengan Pertamina juga harus diselesaikan.

Selanjutnya ke langkah teknis berupa sosialisasi, pendataan lalu pembagian kartu.

“Semua ini butuh proses, namun kita berharap bisa segera menyelesaikannya dalam waktu dekat,” kata Haryanto.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi SDA Setda Kabupaten Lahat Syaifullah mengaku sangat antusias untuk memulai tahapan program kartu pelanggan elpiji subsidi di Kabupaten Lahat.

Proses pengumpulan data mulai dilakukan sembari menyiapkan tahapan administratif seperti regulasi, data-data tersebut juga harus melewati proses verifikasi faktual dan aktual yang ketat.

“Bahkan program ini sangat realistis untuk dimulai di satu kecamatan dulu sebagai percontohan,” katanya.

Ia mengaku mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak untuk segera mempelopori program ini.

Harapannya, Kabupaten Lahat sebagai daerah pertama di Sumatera Selatan yang menerapkan program kartu pelanggan elpiji subsidi.

Namun meski yakin bakal terealisasi dan berjalan, Syaifullah tak menampik bahwa program ini pastinya di masa-masa awal akan mendapatkan resistensi.

Untuk itu, edukasi berupa sosialisasi pada masyarakat bahwa elpiji subsidi memang untuk rakyat miskin harus terus dilakukan. “Jangan sampai hak rakyat miskin diambil oleh yang mampu,” katanya.

Menurutnya, dengan kartu kendali atau kartu pelanggan diyakini distribusi elpiji bakal tepat sasaran.

Masalah primer seperti kelangkaan, permainan harga di pengecer tak resmi juga tak akan terjadi lagi.

Elpiji tak akan dijual melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Bupati Lahat yakni Rp 15.650.

Syaifullah merinci tahun 2020 ini proyeksi kuota elpiji subsidi di Kabupaten Lahat sebesar 8.615 metrik ton atau jika dikonversikan ke tabung menjadi 2,87 juta tabung setahun.

Saat ini realisasi sampai Agustus 2020 yakni 6.021,56 metrik ton atau 2,007 juta tabung.

“Jika melihat distribusinya setiap bulan, saat ini masih cukup pas dengan proyeksi kuota,” katanya.

Zonasi dan Kuota Baru

Syaifullah mengatakan, saat proses program kartu kendali dilakukan, besaran dan kuota masing-masing agen dan pangkalan itu nantinya bisa jadi berubah.

“Dari proses pendataan warga yang berhak menerima, kemudian kita akan menrapkan zonasi baru sesuai data terbaru. Ini seperti yang dilakukan oleh Jambi,” katanya.

Data penerima kartu kendali juga nantinya akan dijadikan acuan untuk mengajukan proses revisi kuota bagi Lahat yang lebih riil.

Syaifullah tak menampik kuota nantinya bakal bertambah karena kemungkinan ada penambahan dari kategori warga miskin baru. “Inilah kenapa kita harus melakukan pendataan dengan ketat.

Jangan sampai warga yang berhak malah tak dapat,” katanya.

Syaifullah menegaskan, penambahan kuota memang mau tak mau harus diajukan jika memang data menunjukkan bahwa kebutuhan elpiji subsidi di Lahat memang lebih besar.

Namun menurutnya, penambahan kuota tak akan menyelesaikan masalah jika warga yang tak berhak masih juga mengambil hak warga miskin.

Dorong One Village One Outlet

REGION Manager Communication Relations & CSR Pertamina Sumbagsel Dewi Sri Utami mengatakan kartu kendali memang jalan keluar dari permasalahan distribusi elpiji subsidi.

Dengan kartu kendali maka ketetapan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) , dan terjaminnya hak masyarakat pra sejahtera dalam mendapatkan LPG 3 Kg Bersubsidi.

Diharapkan program ini dapat dilaksanakan Lahat.

"Subsidi melalui sistem distribusi terbuka seringkali tidak tepat sasaran, sangat rawan penyelewengan, sehingga elpiji 3 kg bersubsidi tidak dinikmati oleh yang berhak yaitu rumah tangga pra sejahtera dan usaha mikro," tambah Dewi.

Sebelumnya Pertamina sudah melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) pada lima pangkalan yang ada di Lahat.

Di Lahat sendiri ada 360 desa dan 17 kelurahan, untuk mencover distribusi elpiji subsidi ada sebanyak 274 pangkalan yang dibawahi oleh 6 agen.

Besaran distribusi masing-masing agen berbeda tergantung cakupannya.

Untuk terus menjamin ketersedian elpiji baik subsidi maupun subsidi, Pertamina juga sedang getol mendorong percepatan program OVOO (one village one outlet).

Program ini mendorong satu desa untuk punya satu outlet.