Pandemi Covid-19 Masih Banyak, Perusahaan di Muaraenim Ini Datangkan 38 TKA China, Pemkab Meradang

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Plt Bupati Muaraenim, H Juarsah SH, berang dengan kegiatan PT Guangdong Power Energy Co. Ltd (GPEC), kontraktor proyek PLTU Sumsel I, yang memasukkan 38 Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasalnya, akibat aksi "selonong boy" dan tidak ada komunikasi dan koordinasi telah membuat masyarakat resah sehingga berakhir penyetopan bus yang membawa 38 TKA.

"Saya rasa, hal yang wajar Pemkab Muaraenim harus tahu berapa TKA yang masuk ke Muaraenim.

Ini TKA sudah masuk baru izin menyusul. Jangan ada masalah baru mau koordinasi dan komunikasi," tegas Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH dengan nada kecewa dalam audiensi PT GPEC dengan Plt Bupati Muaraenim di ruang rapat Bupati Muaraenim, Rabu (30/9/2020).

• Putra Jendral Ahmad Yani Ungkap Ada Kebiadaban Pasukan Cakrabirawa Yang Tak Diungkap di Film G30S

Menurut Juarsah, bahwa hari Sabtu tanggal (26/9/2020) telah datang 38 TKA tenaga skill dari China ke PLTU Sumsel I dengan menggunakan bus.

Namun ketika akan masuk PLTU Sumsel I, disetop oleh warga yang menduga TKA tersebut illegal.

Hal tersebut karena adanya salah paham karena kurangnyo koordinasi dan komunikasi antara
perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

• Kapolda Sumsel Pimpin Pemberian Vaksin Influenza untuk Sejumlah Pejabat Utama di Polda Sumsel

Hal tersebut dibuktikan setelah adanya penyetopan bus TKA oleh masyarakat, barulah pihak manajemen PLTU Sumsel I mengirimkan surat izin per tanggal 28 September 2020.

Masih dikatakan Juarsah, pihaknya benar-benar meminta untuk 38 TKA yang datang ini adalah tenaga kerja skill dan jangan ada lagi dipekerjakan untuk tenaga kerja yang dikerjakan non skill.

Sebab di lapangan sangat sulit dibedakan apakah tenaga kerja tersebut memang skill atau bukan.

Selain itu, perusahaan untuk bisa merekrut tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal seperti pengadaan material dan lain-lain sehingga dampak perekonomian dirasakan masyarakat.

• Jaksa Pinangki Akui 3 Kali Bertemu Djoko Tjandra di Malaysia, Bahkan Makan Durian Bersama Anita

Kemudian, sambung Juarsah, di masa Pendemi Covid 19, untuk TKA yang baru datang untuk melaksanakan protokol kesehatan sehingga tidak menjadi penambahan klaster baru terutama di perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

Dan kedepan, komunikasi dan koordinasi harus berjalan sehingga jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mupakat tidak selalu diselesaikan lewat pengadilan.

"Kami sangat mendukung proyek strategis nasional, namun perhatikan dan patuhi aturan yang ada," pungkasnya.

• Bacakan Nota Pembelaan Masa Lalu Jaksa Pinangki Terungkap Pernah Rebut Suami Orang Demi Biaya Kuliah

Kepala Kantor Imigrasi Kelas IIB Muaraenim Made Nur Hepi, bahwa secara aturan keimigrasian TKA yang masuk tersebut legal dan sah dimana seluruh dokumen lengkap.

Meskipun dimasa pandemi Covid 19 masih boleh mendatangkan TKA dalam hal-hal tertentu seperti untuk proyek strategis nasional.

Tetapi ada aturan juga dari pemerintah daerah yang melarang untuk mendatangkan TKA di masa pendemi Covid 19 untuk pencegahan penyebaran Covid-19 terutama di daerah tersebut.

Dari aturan ini, pihaknya mencari jalan tengah, yakni menyarankan agar setiap TKA atau perusahaan yang bertanggungjawab mendatangkan TKA untuk melapor juga ke Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah.

• Biodata AKBP Sukitman Saksi Hidup Tragedi G30S/PKI, Melihat Langsung 7 Jenderal TNI Dibantai

Selain itu, lanjut Made, kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan TKA, untuk diminta menjaga kondusifitas diwilayah tersebut bukan sebaliknya yang akhirnya menimbulkan gesekan dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Jangan sampai setelah ada kejadian baru mau berkomunikasi dan berkoordinasi.

Sebab salah satu.penyebab penyetopan yang dilakukan masyarakat karena buntunya komunikasi. Selain itu, untuk temaga kerja skill benar-benar bekerja sesuai dengan keahliannya jangan sampai ada tenaga kerja skill mengerjakan pekerjaan non skill atau tenaga kasar.

Dan jika memang ada harus alih teknologi untuk benar-benar dilakukan.

• Rekomendasi Lapangan Futsal di Palembang, Bisa Disewa untuk Kejuaraan

"Ibarat pepatah, dimana bumi di pijak disana langit dijunjung," pungkasnya.

Kadisnaker Muaraenim Siti Herawati didampingi dari Dinkes Muaraenim Supriadi, meminta pihak-pihak terkait untuk menyelaraskan aturan yang ada seperti di Kemenkum HAM, Kemenker dan Kemenkes sehingga
bisa selaras menerapkannya dilapangan.

Untuk masalah TKA skill dari China untuk benar-benar bisa melakukan alih tranafer tekhnologi kepada tenaga kerja lokal.

Dan meminta kepada perusahaan yang memperkerjakan TKA untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dan memperhatikan Tenaga kerja lokal di desa sekitar lokasi perusahaan.

"Kami minta protokol kesehatan di dalam perusahaan konsisten diterapkan, jangan sampai ada cluster baru," tambah Supriadi yang juga merupakan Jubir Covid 19 Muara Enim ini.

• Epidemiolog Sumsel Dr Iche: Google Mobility Index Mencatat Kunjungan ke Wisata Meningkat 6 Persen

Sementara itu Manajer Humas Herida yang didampingi Koordinator Proyek Mr. Liu (li) dan penterjemah Mr Ali mengatakan bahwa pihaknya mewakili manajemen menyampaikan terimakasih dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas permasalahan yang timbul akibat masuknya TKA sehingga membuat semua pihak tidak nyaman.

Dan kedepan, pihaknya akan berupaya kejadian tersebut tidak terulang kembali serta selalu berkomunikasi dan berkoordinasi.

Masih dikatakan Herida, bahwa  proyek strategis PLTU Sumsel I sudah direncanakan tahun 2019, namun karena pandemi Covid 19 sempat terhenti dan banyak permasalahan.

Namun sebagai perusahaan BUMN (China) tetap komitmen untuk menyelesaikan proyek dan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan seluruh karyawan perusahaan karena sesuai target tahun 2023 proyek PLTU Sumsel harus selesai.

Saat ini, pihaknya telah menerima sekitar 200 tenaga kerja lokal yang berasal dari lima desa yang berada disekitar perusahaan.