Pedagang di Palembang Minta Jangan Dilarang Jualan Masker Scuba Sebelum Ada Sosialisasi yang Jelas

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Penggunaan masker scuba dilarang karena dinilai tidak efektif melindungi pemakainya dan rawan terinfeksi dari percikan droplet.

Bahannya yang tipis dan elastis membuat masker ini hanya memiliki efektivitas sebesar lima persen perlindungan.

Sayuti, pedagang masker scuba di kawasan Jl Sultan Muhammad Mansyur, Makrayu, Palembang, meminta pemerintah melakukan sosialisasi pelarangan masker scuba sebelum akhirnya melarang penggunaan dan penjualan masker ini.

• Hakim tak Setuju Disebut Pembunuhan Berencana, Pembunuh Honorer BPKAD Sumsel Dipenjara 13 Tahun

"Harus ada pemberitahuan tentang pelarangan masker. Ada batas pasti pelarangan penjualan yang jelas," kata Sayuti, Selasa (22/9/2020).

Sayuti telah lima bulan menjual masker scuba. Awalnya dia hanya mengeluarkan modal sebesar Rp500 ribu untuk memulai penjualan masker.

Sayuti mengatakan, ada peningkatan penjualan dengan pemberlakuan peraturan gubernur (Pergub) protokol kesehatan yang di dalamnya juga berisi aturan penggunaan masker.

• Masker Scuba & Buff Dilarang di KRL, Ini Jenis Masker yang Disarankan Mampu Menangkal Virus!

"Masker ini harganya mulai Rp5 ribu untuk yang polos dan Rp15 ribu untuk yang bermotif," ujar dia.

Pengamat Politik Universitas Sriwijaya, Andreas Leonardo, mengatakan, saat ini pemerintah telah berbuat melalui kebijakan yang dikeluarkan salah satunya mengatur penggunaan masker.

"Ini momen bagi semua untuk memulai hidup baru dengan mengedepankan kebiasaan hidup sehat di tengah mobilitas masyarakat yang kembali normal," kaya dia.

Dia menambahkan, fokus saat ini bukan hanya kualitas masker namun soal pembiasaan penggunaan masker.

Dalam perspektif kebijakan publik, dalam regulasi harus ada kajian sosial, ekonomi dan politik.

• Mengenal Sosok Irjen Pol Baharuddin Djafar, Kapolda Maluku yang Viral Tertidur di Masjid

Menurut Andreas, semestinya pemerintah membuat formula yang baik sehingga dapat tidak membuat publik kebingungan.

"Pemerintah harus fokus pada kesehatan publik peningkatan ekonomi namun dengan perlahan. Tidak buru-buru.

Jangan abaikan kesehatan dan fokus ke pemulihan ekonomi," kata Andreas.