GUBERNUR Sumsel Herman Deru: Tak Ada Alasan Menunda Pilkada, Kalau Ditunda ada Tentu ada Konsekuensi
Ada 7 kabupaten di Sumsel yang menggelar pilkada serentak yakni Ogan Komering Ulu(OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas (Mura), Muratara,OI dan PAL
Penulis: Jati Purwanti | Editor: Welly Hadinata
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 rencananya akan tetap dilangsungkan meski di masa pandemi.
Beberapa kalangan mengusulkan agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada demi menekan penularan Covid-19.
Ada tujuh kabupaten di Sumsel yang akan menggelar pilkada serentak yakni Ogan Komering Uu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas (Mura), Muratara, Ogan Ilir, dan Penukal Abab lematang Ilir (PALI).
Gubernur Sumsel Herman Deru, menyebutkan, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak di Sumsel karena sudah sesuai dengan zonasi.
Terlebih, presiden mengisyaratkan pilkada serentak tak akan ditunda.
"Kalau untuk menunda Pilkada tentu ada konsekuensi," ujarnya, Senin (21/9/2020).
• KASUS Positif Covid-19 di Muratara Terus Melonjak, 3 Balon Bupati Muratara Tolak Pilkada Ditunda
• Presiden Tegaskan Pilkada Serentak 2020 tak Ditunda
• Sukseskan Pilkada, Pemkab Musirawas Gelar Rakor Penegakan Hukum Pencegahan Covid-19
Meskipun sebelumnya telah ada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muratara, Agus Marianto, yang dinyatakan positif Covid-19, menurut Deru, hal tersebut tidak lantas menjadikan penyelenggaraan pilkada serentak harus ditunda.
"Asal (dia) tidak komorbid maka isolasi saja," jelas dia.
Sementara itu, ahli epidemiologi Sumsel, Iche Andriany Liberty, menjelaskan, saat ini belum ada rumusan mengenai usulan penundaan pilkada serentak.
• Saran PB Nahdlatul Ulama, Pilkada Serentak Ditunda
• Kantor KPU Muratara Tutup 3 Hari Pasca 8 Orang Terpapar Covid-19, Bagaimana Tahapan Pilkada ?
"Dari tim masih menunggu setelah rapat seluruh satgas kabupaten dan kota di Sumsel," kata Iche.
Dia menambahkan, jika pun nantinya pilkada tidak ditunda pelaksanaannya, tahapan pilkada harus dipastikan tidak menjadi klaster penularan baru.
Kegiatan kampanye harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan terjamin dapat dilaksanakan.
"Kalau pada kegiatan kampanye tentu jaga jarak dan berkerumun itu yang sangat sulit." kata Iche.
