Posisi Jabatan Kental dengan Lobi-lobi Politis, Ahok Usul Bubarkan Kementerian BUMN
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.
SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.
Selanjutnya sebagai pengantinya, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengusulkan Indonesia mencontoh Singapura, yakni dengan membentuk Temasek.
Dengan adanya Temasek, ratusan BUMN bisa dikelola secara profesional dan jauh dari politis.
Sebab sejauh ini kata dia, banyak tata kelola perusahaan milik negera tidak efisien.
Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.
Hal yang sama juga ia juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
• Diminta Uang Rp 500 Miliar Untuk Proses Paperless Pertamina, Ahok Ungkap Kekecewaannya Pada Peruri
• Ahok Lelang 19 Baju Batik Yang Dipakai Sidang Penistaan Agama, Buka Harga Sesuai Umurnya
"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN dari Kompas.com, Rabu (16/9/2020).
Ahok memberikan contoh di Pertamina saja, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri.
Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.
Ahok mengklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis saja dengan jabatan Komut Pertamina.
Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan.
Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.
Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.
