Cegah Tindak Pidana Korupsi, KPK Tertibkan Aset Daerah Sumsel Nilainya Mencapai Rp 9 T

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan langkah untuk penertiban aset daerah di Sumsel berupa lahan milik PT Pertamina (Persero) yang ada di kawasan Kenten, Palembang, yang nilainya kurang lebih Rp 9 triliun.

Sebelumnya, KPK menertibkan aset daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan nilai aset Rp 21 triliun.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyebutkan pengelolaan dan penertiban aset di Sumsel ini dilakukan supaya ada kemanfaatan yang bisa menambah pendapatan daerah baik kabupaten, kota dan provinsi.

• Saking Tajirnya hingga Borong Tanah 1 Kompleks Andara, Raffi Ahmad Lupa Sudah Beli Rumah Lainnya

• Kakak Kandung Dilaporkan 3 Saudari Kandungnya karena Sering Menganiaya, Orangtua Pun Dilawan

"Upaya ini untuk menertibkan serta memastikan bahwa aset barang milik negara tidak hilang, ini hal yang paling penting," ujarnya, pada rapat evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi dan kesepakatan pemanfaatan aset antara Pemprov Sumsel, Pemkot Prabumulih dan Pemkab Banyuasin dengan PT Pertamina Persero di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/7/2020).

Firli menjelaskan, pengelolaan aset daerah tersebut dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di dalam program monitoring dari Center forPrevention Corruption, sebuah instistusi yang dibangun oleh KPK terkait pengelolaan aset daerah.

• Inilah 5 Zodiak Paling Cocok Dijadikan Pasangan Aries: Sagitarius Sama-sama Memiliki Karakter Aktif

• Pria Berusia 54 Tahun Nekat Membegal Driver Ojol dengan Cara Memukul Kepala Korban Pakai Besi

Dalam pengelolaan dana aset daerah, KPK membangun sistem pencegahan di tataran provinsi yang termasuk delapan program pencegahan korupsi dengan penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP).

"Kami tidak hanya kerja sama dengan BUMD tetapi juga kalangan BUMN (untuk pengelolaan aset)," jelas dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengapresiasi upaya KPK yang telah menginisiasi kesepakatan pengelolaan aset PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah Sumsel.

• Beli Nintendo Lewat Sosmed, Seorang Pria di Palembang Tertipu Rp 13,8 Juta, Begini Kronologinya

• Buron 17 Tahun, Pembobol Bank BNI Sebesar Rp 1,7 Triliun Berhasil Ditangkap. Berikut Kronologinya

Deru berharap, KPK akan terus berikan solusi agar aset daerah Sumsel bermanfaat tidak hanya untuk institusi tertentu tapi juga untuk masyarakat.

"Aset bisa termanfaatkan. Jangan hanya bersengketa karena aset ini sama-sama milik negara," kata Deru.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebutkan kerja sama pengelolaan aset dari Pemprov Sumsel memang kerjasama yang diinisiasi oleh KPK dan merupakan yang pertama bagi Pertamina.

Menurut dia, kerja sama bukan hanya dilakukan di Sumsel saja dan natinya jadi percontohan untuk daerah lain.

• Inilah 4 Cara Mudah Cegah Kanker Payudara: Jaga Berat Badan, Olahraga Teratur hingga Vitamin D

• Pengelola PTM Serelo Lahat Angkat Bicara Soal Ratusan Demo di Pemkab Lahat

"Kita lebih fokus sekarang ke persamaan visi. Perbedaan selama ini tidak perlu, ini aset negara.

Kita sekarang sama-sama duduk menciptakan kemanfaatan untuk masyarakat dalam bentuk Meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk aktivitas beberapa aktivitas yang akan bangun bersama," terang Nicke.

Menurut Nicke, provinsi Sumsel dipilih sebagai daerah pertama yang dipilih dalam kerja sama pengelolaan aset daerah karena kegiatan bisnis PT Pertamina dari hulu ke hilir komplit dan terintegrasi di Sumsel.

"Sehingga ini sangat penting bagi Pertamina untuk berikan kontribusi lebih kepada masyarakat Sumsel, utamanya di kota Palembang.

Kami berterima kasih kepada pemerintah Sumsel dan mohon support dari masyarakat supaya implementasinya baik." kata Nicke